Haji Lulung: Banyak Orang yang Sangat Khawatir dengan Ahok

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kemungkinan besar menjabat sebagai Gubernur jika Joko Widodo resmi mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Ahok -begitu Basuki biasa disapa- dikenal blak-blakan dan keras ketika berbicara. Sifat Ahok ini terekam dalam beberapa kejadian ketika ia menangani persoalan-persoalan di DKI bersama Jokowi.

Lantas, bagaimana konsekuensinya jika Ahok yang memimpin Jakarta? Dalam pandangan Haji Lulung, hal itu harus diterima sebagai hasil konstitusi yang harus dijalankan bersama. “Kita tidak berbicara pantas atau tidak pantas,” kata dia kepada detikcom ketika dimintai pendapatnya, Kamis (06/03/2014).

Hubungan Ahok dengan Wakil Ketua DPRD DKI bernama lengkap Abraham Lunggana ini diketahui sempat panas ketika beradu kritik terkait penertiban PKL di Tanah Abang dan juga penanganan banjir di Kampung Pulo. Namun Lulung berujar, meskipun ia khawatir, bukan berarti jadi tidak memberi kesempatan kepada Ahok.

“Ya memang banyak orang yang sangat khawatir dengan Ahok, bisa enggak nanti dia mimpin Jakarta, tapi jangan lantaran khawatir jadi tidak diberikan kepercayaan," ujar Lulung yang dikenal sebagai tokoh muda Betawi asal Tanah Abang ini.



"Jangan begitu, ingat ini hasil konsitusi yang harus kita dukung penuh. Yang penting konsisten mempercepat pembangunan di Jakarta,” lanjut politikus PPP ini.

Satu hal yang lulung tekankan untuk diubah oleh Ahok yakni kebiasaannya yang ceplas-ceplos. Sebagai pemimpin pemerintahan, menurut Lulung, selayaknya lah terbuka terhadap kritikan serta mau membangun komunikasi yang baik tanpa sekat-sekat.

Dia juga menaruh harapan besar pada Ahok untuk bisa mengurangi perbedaan dan melakukan yang terbaik menyangkut kesamaan persepsi. “Ceplas ceplos itu kan karena dia tidak mau dikritik. Saya kan mengkritik itu membangun, bukan bilang dia jelek," tutur Lulung.

Sebab, Lulung menekankan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diharapkan. "Paradigma itu yang harus diubah, Pak Ahok harus mau dikritik, jangan melawan dengan bikin akun sosial dan ngumpulin orang di sebelah kantornya,” tegas dia.

Adapun anggota Komisi C DPRD dari Partai Demokrat Sandy mengatakan kalau pun memang seandainya Ahok menjadi Gubernur DKI, DPRD sebagai legislatif hanya siap kooperatif dan mentaati peraturan. “Kalau kita kan kembalikan ke undang-undang, peraturannya bagaimana. Tapi, kalau masih isu ya jangan dibesar-besarkan polemiknya ini,” ujar Sandy kepada detikcom, Rabu (05/03).


(brn/brn)