.webp)
Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kali itu dilakukan untuk mencari sosok yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terkait peraturan perundang-undangan serta dinamika aktual di bidang hukum dan HAM.
Denny menjelaskan, bahwa disharmoni regulasi, belum memadainya regulatory impact assessment, dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, menjadi keprihatinannya. Hal itu menjadi tantangan ke depan yang harus dihadapi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
”Kita akan mencari sosok yang pastinya berintegritas, sekaligus mempunyai kapasitas untuk mengawal proses pembentukan regulasi ke depan lebih baik”, terang Denny dalam pernyataannya, Rabu (5/3/2014).
Denny mengatakan, seleksi terbuka ini dalam rangka melaksanakan amanat dan semangat dari UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk menjaring kandidat terbaik, serangkaian tes harus dijalani oleh para peserta, di antaranya tes administrasi, tes tertulis, profile assessment test, tes kesehatan, dan tes wawancara. Pelaksanaan seleksi terbuka ini akan dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) yang akan membantu Menteri Hukum dan HAM untuk memilih kandidat-kandidat terbaik, yang selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden.
Pendaftaran calon peserta dibuka mulai Senin, tanggal 10 Maret 2014 dan ditutup pada hari Rabu, 12 Maret 2014 pukul 16.00 WIB bertempat di gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jl. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan mengikuti seleksi terbuka ini, dapat diakses melalui situs www.kemenkumham.go.id.
(fjr/fjp)
