.webp)
"Nggak tahu (soal APBD), saya itu jadi gubernur kira-kira minggu pertama Januari 2005 diangkat jadi Plt. Pas tsunami kita tak urus lain. Kapan saya bisa pressure APBD," ujar Azwar usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2014).
Azwar yang hari ini kembali diperiksa untuk kasus korupsi pembangunan dermaga Sabang itu mengaku tak tahu soal proses pembahasan anggaran. Padahal proyek bernilai ratusan miliar itu menggunakan anggaran negara yang seharusnya diketahui oleh kepala daerah. Lagi-lagi, kesibukan mengurus dampak bencana tsunami menjadi alasan Azwar tak tahu soal anggaran proyek dermaga.
"Tapi pas tsunami kita tak urus apa-apa, sibuk urus tsunami. Lima enam bulan tak urus Sabang," ujarnya.
Padahal sebagai gubernur definitif yang mempunyai kewenangan penuh, Azwar saat itu juga menjadi ketua dewan kawasan Sabang. Namun selama menjabat sebagai Wakil Gubernur hingga akhirnya menggantikan Gubernur Abdullah Puteh yang terjerat kasus korupsi, Azwar tak tahu soal proses pembahasan anggaran proyek dermaga yang pembangunannya dimulai pada 2006.
"Belum pernah ada pembahasan anggaran. Anggaran yang dibahas Pak Sauta (eks kepala BPKS) itu 2004, Teuku Saeful (kepala BPKS baru) 2005 akhir. Nggak tahu soal anggaran," tutur politisi PAN itu.
Proyek dermaga Sabang ini dimulai pada tahun 2006, pembahasan anggarannya jelas dilakukan sebelum proyek berjalan. Namun, Azwar Abubakar yang menjabat sebagai wakil gubernur dan kemudian naik menjadi gubernur sebelum proyek dermaga Sabang mulai dibangun mengaku tak tahu soal proses penganggarannya. Hingga akhirnya diketahui proyek dermaga Sabang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 249 miliar.
(kha/fjr)
