.webp)
"Kami sebenarnya salah satu partai paling sedih kalau mereka sudah curi start iklan itu. Tapi kembali, yang curi start itu iklannya juga tidak naik (elektabilitas) kok," kata Ruhut di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/3/2014).
Juru bicara PD ini juga menyambut baik moratorium siaran iklan yang berisi penundaan kampanye politik. Namun hal ini dianggapnya terlambat karena baru ditentukan menjelang pemilu 2014.
"Terlepas itu terlambat, tapi ya lebih baik daripada tidak," ujar Ruhut.
Menurut anggota Komisi III DPR ini, masyarakat telah melek politik sehingga iklan kampanye politik yang telah tayang tak terlalu berpengaruh terhadap elektabilitas partainya.
"Kami sedih ya, kami belum apa-apa tapi yang lain sudah curi start, tapi enggak apa lah. Rakyat cerdas, kan saya bilang suara rakyat suara Tuhan, bukan seperti mereka suara rakyat suara parpol. Nah, kalau partainya korupsi rakyatnya juga korupsi dong?" tutur Ruhut.
Ruhut juga membicarakan soal UU Desa yang disahkan DPR pada 18 Desember 2013 lalu. Di mengklaim UU Desa sebagai produk Partai Demokrat. Ruhut mengklaim hal itu karena adanya isu kampanye capres di desa-desa dengan memanfaatkan UU tersebut.
"UU Desa itu produk Partai Demokrat, Pak SBY lho. Kok sekarang seolah-olah buatan mereka. Banyak lagi yang lain-laim, memang begitulah," imbuhnya.
Dia menilai aneh jika oposisi memanfaatkan UU Desa untuk kepentingan kampanye di pelosok. Ruhut pun menyamakan para pelaku kampanye yang memanfaatkan UU Desa itu dengan pelawak.
"UU Desa itu produk pemerintah bersama DPR. Usulan pemerintah. Ini lucu juga, kok jadi partai oposisi seperti almarhum pelawak Gepeng, 'untung ada saya ya'," kata juru bicara DPP Partai Demokrat ini.
Politisi Partai Golkar Nurdiman Munir membantah partainya salah satu yang mencuri start kampanye.
"Apanya yang curi start kampanye? Kita juga belum ada memasang billboard dan sebagainya yang menyatakan Pak Ical capres dikampanyekan," kata Nurdiman di kesempatan yang sama.
Nurdiman kemudian menyebut parpol lain yang dianggapnya telah mengkampanyekan duluan capresnya melalui beragam alat peraga seperti baliho dan iklan di televisi. Ia menilai hal itu tidak adil jika tuduhan kemudian mengarah ke parpol tempat dirinya bernaung.
"Kalau yang lain kita lihat di mana-mana sudah terpampang capres tanpa ada tindakan dari Bawaslu dan Panwaslu. Saya nggak perlu bilang contoh, nah ini kan tidak adil juga kalau kita dituduh curi start," ujar anggota Komisi III DPR itu.
(vid/rvk)
