.webp)
Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik menyatakan, meskipun undang-undang secara formal mengamanatkan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu maupun Panwaslu, namun tetap memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat. Pasalnya Bawaslu memiliki keterbatasan baik struktur, aparatur, dana dan lainnya.
“Sayangnya, partisipasi masyarakat ini semakin lama semakin berkurang. Sejalan dengan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut memilih,” kata Taufan dalam workshop Pemilu di Garuda Plaza Hotel, Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (28/2/2014).
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, kata Taufan, merupakan bagian dari hak politik warga di dalam proses demokrasi. Pelibatan masyarakat penting untuk meminimalisasi pelanggaran dan mengurangi ruang gerak pelaku.
Di satu sisi, terjadi pelanggaran yang makin kompleks berupa praktik-praktik sosialisasi, kampanye yang menyimpang. Termasuk kampanye ilegal, kampanye hitam, penggelembungan suara, mobilisasi pemilih, politik uang, politisasi birokrasi, intimidasi, maupun manipulasi penghitungan suara.
“Di sisi lain, pelaporan atas berbagai bentuk pelanggaran Pemilu oleh masyarakat justru menurun,” katanya.
Jumlah pemantau pada Pemilu 1999 sebanyak 220.000, tahun 2005 sebanyak 80.000, terus menurun menjadi hanya 3.000 pada Pileg 2009 dan 10.500 pada Pilpres 2009.
Secara kelembagaan, pengawasan masyarakat juga menurun. Sebagai contoh, kata Taufan, KIPP Jakarta tahun 1999 memiliki 13.260 relawan, namun hanya memiliki 145 relawan pada 2004 dan sekitar 250 relawan pada tahun 2009
“Meski secara kelembagaan formal pengawasan makin menguat, namun partisipasi masyarakat menurun drastis. Penurunan ini juga menandai belum tertandinginya kekuatan negara, baik karena alasan legal-formal, kelembagaan maupun karena melemahnya kekuatan-kekuatan kritis masyarakat sipil,” katanya.
(rul/trq)
