Kepemimpinan Juragan Bisa Diterapkan di Birokrasi

Yogyakarta, - Ada sejumlah pengusaha yang sukses memimpin suatu daerah saat menjadi kepala daerah, baik gubernur, walikota, ataupun bupati. Ternyata, sifat juragan bisa dipakai kepala daerah untuk memberantas KKN di birokrasi.

Model kepemimpinan juragan ini dinilai pernah diterapkan di dunia nyata birokrasi, seperti yang diterapkan Herry Zudianto, mantan walikota Yogyakarta yang menjabat dua periode 2003-2007 dan 2007-2011.

"Secara bertahap pula pola kepemimpinan juragan ini perlu ditransformasikan ke pola kepemimpinan birokrasi transformasional untuk membentuk perilaku birokrasi transformatif," kata R. Widodo Triputro saat ujian terbuka program doktor Ilmu Administrasi Negara, di Kampus Fisipol, Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (28/2/2014).

Disertasi Widodo berjudul "Kepemimpinan Walikota Dalam Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Tentang Pola Kepemimpinan Walikota Herry Zudianto Dalam Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Yogyakarta)".

Menurut dia, kepemimpinan juragan merujuk pada praktik kepemimpinan para pemilik usaha kecil di Jawa, yang sering disebut 'juragan'. Perbandingan ini tidak termasuk model kepemimpinan birokrasi transformasional seperti entrepreneur pada lembaga bisnis modern.

Model kepemimpinan transformasional, sebutan ilmiah untuk kepemimpinan juragan, merupakan perbaikan dari model kepemimpinan transaksional yang umumnya dipraktikkan pada organisasi birokratis. Apa yang ditransformasi (diubah -red)? Yaitu nilai reformasi birokrasi.

"Dalam konteks birokrasi patrimonial (sejenis nepotisme) dan masih terikat oleh otoritas politik seperti di birokrasi di daerah, tidak serta-merta dapat dipimpin dan digerakkan kinerjanya dengan model kepemimpinan transformasional," katanya.

Menurut dia, pola kepemimpinan juragan perlu dilaksanakan secara konsisten oleh Walikota Yogyakarta pengganti. Sebab tanpa pola kepemimpinan tersebut birokrasi sangat rentan kembali pada perilaku transaksional. Bila itu terjadi akan berdampak pada menurunnya kembali kinerja pelayanan publik seperti yang terjadi sebelum era reformasi.

"Termasuk perilaku negatif seperti korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Widodo.

Dari hasil penelitiannya terungkap, dalam birokrasi, pola kepemimpinan Walikota cenderung otoriter terutama dalam hal pengambilan kebijakan baik yang teknis maupun strategis. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas, walikota cenderung instruktif-direktif untuk menggerakan birokrasi sebagai mesin produksi pelayanan publik yang efektif dan efisien.

"Ini memang bisa dikategorikan otoriter karena walikota cenderung menampilkan karakter yang keras atau tangan besi untuk menggerakan birokrasi," katanya.

(bgk/dnu)