Ahok Sebut Ada PNS di Mafia Rusunawa, Begini Kata Anak Buahnya

Jakarta - Rapat antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan jajaran pegawai Dinas Perumahan itu baru saja selesai. Sejumlah peserta masih nampak berada di dalam ruangan. Namun Kepala Unit Pengelola Rumah Susun I Marhayadi bergegas meninggalkan ruangan.

“Maaf saya mau ke kamar kecil,” kata Marhayadi kepada detikcom di Balai Kota Jakarta Rabu (26/2) kemarin.

Mimik mukanya serius ketika ditanya tentang adanya penyelewengan di sejumlah rumah susun sederhana sewa di Jakarta. Pria yang mengepalai rumah susun di wilayah Sukapura, Kapuk Muara, Marunda, Penjaringan, dan Muara Baru itu mengakui adanya penyelewengan tersebut.

Praktik penyelewengan di rusunawa ini, diakui Marhayadi timbul karena adanya kenakalan warga yang mencoba meraup untung. Apalagi, permintaannya memang tinggi. Padahal rumah pemerintah itu dalam aturannya tidak bisa disewakan ataupun diperjualbelikan.

Namun disinggung mengenai kesempatan yang timbul karena adanya peran ‘orang dalam’, Marhayadi menyanggahnya. “Kamu masyarakat aku kasih sewa, kamu kasih ke orang lain, kan pikirannya tidak sama satu sama lain. Dan itu petugas belum tentu terlibat,” kata dia.



Marhayadi mengaku hingga saat ini belum menemukan adanya indikasi keterlibatan pegawai negeri sipil dalam praktik penyelewengan rusunawa. Dia pun berjanji akan melaporkan jika ada PNS di lingkungan kerjanya yang terlibat praktik sewa di atas sewa ataupun jual beli unit rusunawa.

“Penyimpangan ini kan harus ada bukti, kalau buktinya menunjuk ke PNS ya tinggal kami laporkan,” kata dia.

Ikhwal keterlibatan adanya PNS yang terlibat praktik mafia di rusunawa sudah dilaporkan kepada Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dia mengaku sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat penyelewengan di rumah susun.

Mafia yang ada di balik penyewaan dan jual beli rusunawa tak hanya dari unsur RT dan RW. Penyelidikan dari Dinas Perumahan pun sudah mengumpulkan sejumlah nama-nama oknum PNS yang diketahui ikut bermain.

“Kami sudah kumpulin, di kepala dinas ada listnya siapa-siapa saja, kuitansi jualnya berapa, rekaman pengakuan dan materainya sudah ada semua,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di kantornya Rabu (26/2) kemarin.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu penyelewengan di rusunawa adalah masalah besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menggandeng Direktorat Reserser Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menangkap pelakunya.

“Oh (persoalan ini) serius dong, saya mau anggap mereka jadi penjahat, saya enggak mau cuma perdata. Ini sudah banyak mafia,” ujar Ahok.

(erd/erd)