Pembatasan Iklan Politik di Televisi Tergantung Ketegasan KPI

Jakarta - Komisi I DPR menyepakati penghentian sementara iklan kampanye dan politik di lembaga penyiaran. Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menekankan penegakkan moratorium ini bergantung pada ketegasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Menurut saya semua sudah diatur, masalahnya KPI berani tidak menjalankan aturannya, kan dia yang punya kewenangan untuk memenuhi aturan," kata Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Tantowi yang juga anggota komisi I itu menilai moratorium itu perlu dicermati lagi oleh KPI. Selama ini kampanye politik memang dilarang, tapi parpol tetap saja beriklan.

"Kalau KPI bisa efektif, nggak perlu moratorium," ujarnya.

"Artinya peraturan yang sudah diatur, kan sudah memadai, dan lagi lubang yang ada harus ditutup. Karena parpol punya hak untuk beriklan," imbuh Tantowi.

Oleh karenanya, menurut Tantowi, aturan KPI soal iklan politik di media penyiaran masih sumir. Parpol masih bisa berkelit pada beberapa pasal yang dianggap longgar. Misal soal pelanggaran jika memenuhi akumulasi unsur kampanye.

"Selama nggak menyebut nomor urut atau mengajak memilih, (parpol) merasa masih dapat beriklan," ucapnya.

(/tor)