MRT Lebih Layak dari Monorel, Ini Alasannya

Jakarta - Pada tahun 2004 lalu Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso telah memikirkan perlunya sebuah transportasi massal yang layak untuk warga Ibu Kota. Apalagi kemacetan di kota seluas 664,01 kilometer persegi ini kian parah.

Mantan Panglima Kodan Jakarta Raya itu pun memerintahkan stafnya mengkaji dan mencari solusi, khususnya terkait kemacetan Ibu Kota. Andi Baso Mappapoleon yang saat itu menjabat Kepala Bidang Perencanaan Kota menjadi salah satu anggota tim pengkajian tersebut.

Menurut Andi Jakarta butuh alat transportasi massal yang layak dan bisa mengangkut banyak penumpang setiap jamnya. “Jakarta butuh public transport apa saja yang mau dibangun. Masyarakat itu menunggu busway, kereta api, MRT, monorel. Kalau ini bisa terintegrasi dengan baik, saling komplementer, ya akan baik buat masyarakat Jakarta,” kata Andi kepada detikcom, Senin (23/2) lalu.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah itu membandingkan MRT dan monorel, dua alat transportasi publik yang kini sama-sama sedang dibangun.

Menurut dia MRT lebih ideal karena daya angkutnya lebih besar dan terbukti sukses digunakan di banyak Negara. “Di Negara lain banyak digunakan karena daya angkutnya banyak, bisa sampai 30 ribu-40 ribu per jam. Kalau monorel harus seperti MRT biar layak, Cuma bisa atau enggak saya tidak tahu,” kata dia.



Dari sisi kajian kelayakan, MRT pun lebih ideal. Andi mengaku sudah melihat hasil studi kelayakan proyek MRT. Sementara untuk monorel, “saya belum lihat studi kelayakannya,” papar Andi.

Bappeda saat ini tengah meminta studi kelayakan yang dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail untuk proyek monorel. Dalam studi kelayakan tersebut harus ada financial plan yang di dalamnya terdapat hitungan modul tarif dan standar pelayanan minimum.

“Sebab kata konsultannya bisa (layak finansial). Itu yang kami minta, lampirannya, menurut mereka itu layaknya seperti apa,” kata Andi.

Dokumen finansial, yang memuat pembiayaan ketika proyek berjalan, termasuk salah satu dari tiga dokumen yang sedang ditagih pemerintah provinsi ke PT Jakarta Monorail. Dua syarat lainnya adalah status hukum pengerjaan proyek, serta penggunaan aset DKI dalam pengembangan kawasan yang nantinya dilintasi kereta layak cepat itu.

Menurut Andi PT Jakarta Monorail berencana memberikan ketiga dokumen tersebut pada Rabu (26/2) ini. “Lebih cepat lebih baik, dia (PT JM) janji Rabu ini akan ketemu. Cuma enggak usah buru-buru, kata Pak gubernur harus benar-benar detail, jangan sampai terjadi kasus yang sama (mangkrak),” kata Andi.

Sementara Gubernur DKI Jakarta saat ini Joko Widodo memastikan masih akan melanjutkan kerjasama dengan PT Jakarta Monorail. Dia beralasan pihaknya hanya bersifat melanjutkan dalam pembangunan kereta layang cepat yang sempat mangrak bertahun-tahun itu.

Jokowi, begitu ia biasa dipanggil mengatakan sejak awal ia tidak langsung mengganti perusahaan pelaksana proyek karena khawatir akan digugat. Alasan inilah yang menurut dia menjadikan gubernur sebelumnya juga tak mengganti perusahaan pelaksana proyek monorel.

“Kalau itu diberhentikan dulu pasti dia menggugat, kalau saya hentikan juga digugat, daripada itu gugat menggugat dan bisa berpuluh tahun, okelah dilanjutkan, saya tidak masalah dia mau berpartner sama siapapun,” kata Jokowi.


(erd/erd)