4 Hal yang Menyebabkan Proyek Monorel Mangkrak

Jakarta - Harapan Melani (36 tahun) untuk bisa merasakan naik kereta monorel saat ke kantor pupus. Karyawan swasta di kawasan jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan itu bosan melihat proyek monorel di depan Hotel Four Season yang seperti terhenti.

Apalagi di lokasi yang sempat dilakukan peletakan batu pertama proyek monorel oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo itu tak lagi ada alat berat. Adanya alat berat menjadi pertanda bahwa proyek monorel masih dikerjakan.

“Enggak tahu itu jadi enggak sih monorel. Enggak jelas lihatnya. Beda sama proyek MRT ya yang lanjut. Kalau ini pertama-pertama doang ramai,” kata Melani kepada detikcom Selasa (25/2) kemarin.

Hal yang sama dirasakan oleh Hesti, (32 tahun). Karyawati sebuah bank swasta di Kuningan, Jakarta Selatan ini mengaku heran dengan mandeknya proyek monorel. Dia pun berharap kalau memang bisa dilanjutkan harus segera direalisasikan.

Apalagi sudah disebar ke media massa dan spanduk di area Tugu 66. Dia pun rela bermacet ria saat monorel dibangun, asal transportasi massal yang nyaman dan murah segera terwujud di Jakarta.

Sementara menurut Gubernur DKI Joko Widodo saat ini masih dilakukan negosiasi terkait kelanjutan proyek monorel. Ada empat hal yang masih alot dalam pembahasan.

Pameran monorel di Taman Monas pertengahan 2013 lalu. (Foto - detikcom)

PT Jakarta Monorail Minta Subsidi.

Presiden Direktur PT Jakarta Monorail John Aryananda menjelaskan kepada media terkait pembangunan Monorel di Jakarta, Jumat (21/02/2014)

PT Jakarta Monorail meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberikan subsidi, jika jumlah penumpang monorel tidak sampai 160 ribu per hari. “Di dalam PKS (perjanjian kerjasama) pertama itu disebutkan, jika penumpangnya kurang dari 160 ribu, kalau tidak salah, kami harus subsidi. Itu yang kami enggak mau,” kata Jokowi di Balai Kota Jakarta Selasa (25/2) kemarin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jakarta, Andi Baso mengatakan perdebatan soal subsidi monorel sudah terjadi sejak zaman Gubernur Sutiyoso. Saat itu PT Jakarta Monorail menyodorkan angka yang lebih tinggi, yakni 200 ribu penumpang per hari.

Angka tersebut menurut Andi terlalu tinggi sehingga pemerintah provinsi meminta PT Jakarta Monorail mengkaji ulang. “Misalnya dia (PT JM) menetapkan sehari 225 ribu, ternyata yang datang hanya 100 ribu, nah selisih 125 ribu itu pemrov DKI diminta yang bayar. Itu yang kemarin pemda DKI tidak langsung menerima,” kata Andi kepada detikcom, Senin (23/2).

PT Jakarta Monorail Minta Subsidi.

Presiden Direktur PT Jakarta Monorail John Aryananda menjelaskan kepada media terkait pembangunan Monorel di Jakarta, Jumat (21/02/2014)

PT Jakarta Monorail meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberikan subsidi, jika jumlah penumpang monorel tidak sampai 160 ribu per hari. “Di dalam PKS (perjanjian kerjasama) pertama itu disebutkan, jika penumpangnya kurang dari 160 ribu, kalau tidak salah, kami harus subsidi. Itu yang kami enggak mau,” kata Jokowi di Balai Kota Jakarta Selasa (25/2) kemarin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jakarta, Andi Baso mengatakan perdebatan soal subsidi monorel sudah terjadi sejak zaman Gubernur Sutiyoso. Saat itu PT Jakarta Monorail menyodorkan angka yang lebih tinggi, yakni 200 ribu penumpang per hari.

Angka tersebut menurut Andi terlalu tinggi sehingga pemerintah provinsi meminta PT Jakarta Monorail mengkaji ulang. “Misalnya dia (PT JM) menetapkan sehari 225 ribu, ternyata yang datang hanya 100 ribu, nah selisih 125 ribu itu pemrov DKI diminta yang bayar. Itu yang kemarin pemda DKI tidak langsung menerima,” kata Andi kepada detikcom, Senin (23/2).

Penggunaan Aset Pemerintah DKI

Gubernur DKI Joko Widodo saat peletakana batu pertama proyek monorel

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mempersoalkan penggunaan aset pemerintah provinsi untuk pembangunan proyek monorel. Namun pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak mau ada lahan terbuka hijau yang tergusur.

Penggunaan Aset Pemerintah DKI

Gubernur DKI Joko Widodo saat peletakana batu pertama proyek monorel

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mempersoalkan penggunaan aset pemerintah provinsi untuk pembangunan proyek monorel. Namun pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak mau ada lahan terbuka hijau yang tergusur.

Pendapatan Iklan

Tiang monorel dipenuhi iklan. (foto - detikcom)

Hingga kini masih terjadi tarik ulur soal penerimaan terkait pemasangan iklan di tiang dan halte monorel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta PT Jakarta Monorail melaporkan secara rinci rencana pendapatan dari iklan tersebut.

“Kalau penerimaan tetap ke Dinas Pajak, tapi kan jualan ke luarnya oleh siapa itu yang belum (ada keputusan), jadi masih ramenya di situ,” kata mantan wali kota Surakarata itu.

Pendapatan Iklan

Tiang monorel dipenuhi iklan. (foto - detikcom)

Hingga kini masih terjadi tarik ulur soal penerimaan terkait pemasangan iklan di tiang dan halte monorel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta PT Jakarta Monorail melaporkan secara rinci rencana pendapatan dari iklan tersebut.

“Kalau penerimaan tetap ke Dinas Pajak, tapi kan jualan ke luarnya oleh siapa itu yang belum (ada keputusan), jadi masih ramenya di situ,” kata mantan wali kota Surakarata itu.

Harga Tiang Pancang.

Tiang monorel yang kini mangkrak. (Foto - detikcom)

Gubernur Jokowi berharap PT Jakarta Monorail dan PT Adhi Karya bisa segera menemukan kata sepakat terkait masalah harga tiang pancang. Penyelesaian ini penting karena termasuk salah satu syarat dalam perjanjian kerjasama (PKS) baru.

Jika berlarut-larut, Jokowi menyebut masalah tersebut akan berdampak pada target kerja.
Menurut Jokowi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI sudah mengelurakan perhitungan harga tiang pada 5-6 tahun yang lalu.

Sehingga menurut dia hasil perhitungan itulah yang mestinya dijadikan acuan harga sekarang.

“Mestinya mengikuti BPKP, tapi kalau dianggap mahal ya mereka saling bicaralah supaya ketemu titik tengahnya, gitu saja, jangan dibuat sulit,” kata Jokowi.

Harga Tiang Pancang.

Tiang monorel yang kini mangkrak. (Foto - detikcom)

Gubernur Jokowi berharap PT Jakarta Monorail dan PT Adhi Karya bisa segera menemukan kata sepakat terkait masalah harga tiang pancang. Penyelesaian ini penting karena termasuk salah satu syarat dalam perjanjian kerjasama (PKS) baru.

Jika berlarut-larut, Jokowi menyebut masalah tersebut akan berdampak pada target kerja.
Menurut Jokowi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI sudah mengelurakan perhitungan harga tiang pada 5-6 tahun yang lalu.

Sehingga menurut dia hasil perhitungan itulah yang mestinya dijadikan acuan harga sekarang.

“Mestinya mengikuti BPKP, tapi kalau dianggap mahal ya mereka saling bicaralah supaya ketemu titik tengahnya, gitu saja, jangan dibuat sulit,” kata Jokowi.