.webp)
"Tidak ada larangan parpol mengkampanyekan partainya dengan alat peraga kampanye seperti baju kaos, topi dan memorabilia lainnya," kata komosioner KPU, Sigit Pamungkas dalam pesan singkatnya, Rabu (26/2/2014).
Ia menyatakan, peletakan logo PKS tersebut tak dipermasalahkan meski dibuat di jersey tim sepak bola. Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron, ia menyatakan tak ada poin aturan kampanye yang mengatur mengenai pemakaian logo parpol di baju klub olah raga.
"Komunikasi hukum kan penyiasatan dinamis apalagi menyangkut kampanye pemilu. Harus dilihat kasus per kasus. Kalau tidak diatur, bisa dikatakan tidak dilarang. Asal jangan terlalu dibuat-buat nanti jadinya aneh," ungkap Daniel.
Namun demikian, Daniel mengimbau agar aspirasi para simpatisan partai tetap sesuai aturan kampanye yang ditetapkan oleh KPU. "Tidak dilarang memang tapi harusnya tidak juga bersifat terlalu kreatif nanti menabrak aturan," lanjutnya.
Dalam aturan kampanye selama pemilu 2014, pemasangan atribut partai atau caleg tak diperbolehkan di kantor-kantor pemerintah, memasang pada ruas jalan tertentu atau menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.
Jersey Persib Bandung bertuliskan dan bergambar logo PKS itu diposting oleh akun @AHER_DEMIZ, pada 21 Februari lalu. Dalam bio akunnya ini mengatasnamakan akun komunitas sobat gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wagub Jabar Deddy Mizwar.
Di foto itu, terlihat Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tengah makan bersama dengan orang yang mengenakan jersey Persib berlogo dan bertuliskan PKS.
Sementara pihak PT Persib Bermartabat menjelaskan, tak mengeluarkan produk jersey tim Persib dengan mengikutkan logo partai. "Nggak ada (jersey bergambar PKS-red). Tapi prinsipnya begini, kita itu kan menjual jersey resmi polos. Nah, jadi pembeli mau print apapun, kita enggak bisa larang kan," ujar Direktur Marketing dan Promosi PT PERSIB Bandung Bermartabat (PT PBB) Muhammad Farhan, Selasa (25/2).
Pihak PKS melalui juru bicaranya, Mardani Ali Sera mengatakan hal itu adalah kreativitas kader PKS.
"Itu mungkin kreativitas pendukung. kalau di kebijakan DPP itu sih khusus olahraga berjalan sportivitasnya tidak perlu di-branding dengan partai. Mau U-19 biarlah berkembang milik bangsa jangan milik partai," kata Mardani.
(bil/rmd)
