Korban Penculikan se-Asia Kumpul Kenang Munir

Jakarta - Para keluarga korban penghilangan paksa se-Asia berkumpul dalam sebuah konferensi yang berlangsung selama empat hari, mulai Senin ini (6/11/2004) hingga hingga 10/12 mendatang di Cisarua, Bogor.Acara ini merupakan ajang berbagi pengalaman antara anggota keluarga korban penghilangan paksa dan juga untuk mengenang kematian Munir dan Aasia Jeelani, tokoh HAM dari Kashmir yang tewas karena ledakan bom."Diharapkan pertemuan ini menjadi ajang berbagi pengalaman antara kelompok-kelompok korban pelanggaran HAM dan korban penghilangan paksa se-Asia," jelas Koordinator Kontras, Usman Hamid, kepada wartawan dalam acara pembukaan Healing Wounds, Mending Scars di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta, Senin siang.Menurut Usman, konferensi yang akan dihadiri kurang lebih 40 keluarga korban penculikan se-Asia ini diselenggarakan oleh Asian Federation Againts Involuntary Disappearances (AFAT) yang diketuai oleh (alm) Munir dan berkedudukan di Manila, Filipina.Acara ini juga akan diikuti oleh perwakilan dari Kashmir, India, Pakistan, Filipina, Thailand dan Indonesia. Juga diundang keluarga korban dari Amerika Latin, Afrika dan Belanda. Acara ini selain untuk mengenang (alm) Munir juga untuk memperingati hari HAM se-Dunia pada 10 Desember mendatang.Sekjen AFAT Mery Aileen D Bacalso menyatakan, konferensi keluarga korban penghilangan paksa ini merupakan hasil kesepakatan dari Kongres II AFAT di Bangkok, Agustus 2003 yang diketuai (alm) Munir. Namun ironisnya, acara tersebut tidak dihadiri secara fisik oleh Munir."Bagi kami, meninggalnya ketua kami tercinta bukanlah menjadi hilangnya semangat. Justru sebaliknya, ini merupakan semangat untuk melanjutkan perjuangan menegakkan HAM dan menjadi semangat sekaligus menjadi energi bagi perjuangan kami ke depan," urai Mery.Lebih lanjut Usman Hamid menyatakan, untuk di tingkat dunia, AFAT telah melakukan perjuangan melalui PBB dalam setiap sidang komisi HAM setiap tahunnya, yaitu memperjuangkan pembentukan tim independen yang akan menyusun draf konvensi tentang perlindungan orang dari penghilangan paksa."Berbagai negara telah mendukung pembentukan tim independen tersebut, termasuk draf konvensi. Namun Indonesia belum menyatakan sikapnya, karena Indonesia beralasan tidak perlu adanya perlindungan HAM karena hal itu telah direaliasikan melalui pembangunan di sektor budaya, politik, dan ekonomi," demikian Usman Hamid. (nrl/)