.webp)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ruhut Sitompul tak hanya memprihatinkan kondisi banyaknya anggota Dewan yang membolos menjelang Pemilu 2014. Politisi dari Fraksi Demokrat ini mahfum, dari 560 anggota di DPR, jumlah yang tidak dikenal publik jauh lebih banyak.
Pasalnya, mereka jarang ikut rapat, baik terkait legislasi, regulasi maupun pengawasan. Atau, ikut rapat namun tidak terdengar aktif bersuara. “Kecuali nanti pas ada pemilihan, waktu fit and proper test-nya enggak pernah datang, tapi saat voting ada orangnya,” kata politikus Partai Demokrat ini ketika dihubungi detikcom, Jumat (21/02/2014).
Adapun alasan lainnya, yakni rapat di DPR cenderung bertele-tele sehingga membuat anggota Dewan malas, diakui Ruhut banyak terjadi. Namun hal itu dinilainya karena dibikin oleh peserta rapat itu sendiri. Ada yang hanya asal bunyi, menginterupsi rapat, dan memberi pendapat hanya agar terlihat aktif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kondisi ini, menurutnya banyak terjadi dalam rapat dengar pendapat bersama lembaga mitra DPR atau dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama masyarakat, khususnya yang banyak diliput wartawan.
“Tapi hanya omdo alias omong doang, sebenarnya kalau enggak penting ya dia jangan ngomong. Ada yang banyak tanya, tapi saat mitra sudah mau jawab, orangnya sudah gak ada. Sering kali kayak gitu, apalagi kalau banyak wartawan, saling berebut supaya masuk tv,” kata Ruhut kemudian terkekeh.
Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yudha menyoroti ada tiga upaya yang dianggapnya bisa membenahi perilaku buruk anggota Dewan, terutama terkait sering membolos. Pertama, dalam sisi jangka panjang Badan Kehormatan DPR harus bisa dan tegas menerapkan absensi yang transparan. Pemberian sanksi bagi anggota yang bandel harus bisa dilakukan agar ada efek jera.
Publik pun bisa menilai caleg incumbent yang kinerjanya kompeten dan tidak selama satu periode. Sejauh ini, cara ini tidak pernah dilakukan sehingga belum ada sistem kontrol yang mengatur anggota DPR.
Kedua, partai politik harus bisa membuat mekanisme internal yang bisa mengatur dan menagih komitmen anggotanya masing-masing. Parpol sekarang dinilai belum memiliki ketegasan untuk mendisiplinkan anggotanya.
Adapun yang ketiga, menurut dia adalah pihak pemilih yaitu masyarakat dan juga media harus mendorong agar BK DPR memiliki sistem absensi yang transparan dan terbuka kepada publik. Cara ini bakal membuat publik tahu sosok caleg yang serius atau tidak bekerja.
“Ini juga akan membuat efek jera mereka yang bandel dan hanya mementingkan kursi saja. Ini harus didorong agar publik tahu dan tidak akan memilih mereka lagi,” ujar Hanta menegaskan kepada detikcom, Jumat (20/02/2014).
(brn/brn)
