Sakit dan Kunjungan ke Dapil Cuma Alasan DPR untuk Bolos

Jakarta -

Semakin banyaknya anggota DPR yang membolos menjelang pemilihan umum 2014 juga membawa keprihatinan tersendiri bagi sebagian kecil anggota Dewan. Alasan karena banyak kesibukan mengunjungi daerah pemilihan atau pun sakit kurang dipercayai Ruhut Sitompul.

Anggota Komisi III DPR ini lebih banyak menekankan bahwa mereka yang membolos karena ketidaksadaran akan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Alasan-alasan seperti sakit, berkunjung ke dapil dianggapnya hanya alasan yang dicari-cari untuk menutupi kebiasaan membolos yang sudah makin memprihatinkan.

“Kalau aku lihat bukan (karena sakit atau ke dapil), awal mereka jadi anggota DPR mereka enggak tahu tugas dan fungsinya. Sebagian besar kan hanya 4D, datang-duduk-diam-duit. Itu kan faktanya, mau bikin apa,” kata Ruhut ketika dihubungi detikcom, Jumat (21/02/2014).

“Yang ditahu bahwa jadi anggota DPR itu enak, banyak fasilitas. Jadi bukan karena turun ke dapil, pengalamanku di Komisi III mana pernah penuh (saat rapat),” ujar Ruhut meneruskan.



Ruhut sangat mencermati alasan kunjungan ke dapil yang dinilainya tidak tepat. Dia menegaskan anggota Dewan sudah punya masa reses yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mengunjungi dapil. “Kenapa menjelang pemilu baru sibuk ke dapil? Kadang-kadang itu hanya jadi alasan saja, sebenarnya dia tidak ke dapil. Mungkin dia tidak percaya diri,” kata Ruhut.

Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto menyoroti Badan Kehormatan (BK) DPR yang dinilai tidak tegas dalam menindak anggota Dewan yang sering membolos.

Sugiyanto menekankan BK selama ini terkesan cuek dalam menyikapi perilaku bolos anggota DPR yang ke dapil menjelang Pemilu. “Ya ini kan sesama bus dilarang mendahului ya istilahnya. Kalau kasus yang remang-remang gitu langsung dah. Tapi, yang kayak bolos, mangkir begini enggak jelas,” ujarnya saat dihubungi detikcom, Sabtu (22/02/2014).

Pandangan miring ke BK DPR juga dilontarkan pengamat politik Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana. Selama ini, BK dinilai tidak berani bertindak tegas untuk memberikan sanksi terhadap anggota Dewan yang bandel.

Ari pun menyarakan agar BK memiliki sistem yang bisa mengontrol kedisiplinan dalam internal DPR seperti persoalan absensi transparan. Begitupun sistem kontrol internal parpol yang dinilai cenderung pasif dan terkesan struktural semu.

“Ini kan mereka bolos rapat, terus titip tanda tangan ke teman. BK juga tidak tegas. Harusnya bersama parpol ada sistem mekanisme yang bisa mengontrol ini,” kata Ari menegaskan kepada detikcom, Jumat (21/02/2014).

(ros/brn)