4 Tokoh Ini Bereaksi Atas Penyadapan Jokowi

Jakarta - Penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI Jokowi membuat heboh. Penyadapan yang pertama kali diungkapkan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo ini menuai reaksi dari beberapa tokoh.

Berikut tokoh-tokoh yang bereksi atas penyadapan di rumah dinas Jokowi, seperti dirangkum detikcom, Sabtu (22/2/2014):

1. Surya Paloh

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, penyadapan terhadap pemimpin bukan hal yang aneh. Setiap orang rentan untuk disadap, bahkan hingga kepala negara.

"Presiden juga kena sadap, ibu negara juga kena sadap," ujar Surya Paloh di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2014).

Paloh menjelaskan, saat ini teknologi semakin berkembang dan tren sadap menyadap kerap terjadi.

"Tentu barangkali, saya tidak merasa itu aneh, kita kan hidup dalam dunia yang sadap menyadap sekarang ini," terangnya.

2. Ramadhan Pohan

Wasekjen PD Ramadhan Pohan sangsi atas penyadapan di rumah Jokowi. Menurut dia, kenapa hal itu baru sekarang diungkap.

"Kalau sekarang dia teriak-teriak, tentang rumahnya sendiri, ini ada apa? Minta dikasihanikah? Caper (cari perhatian). Kita maklum saja, Jokowi kan sedang digadang-gadang jadi capres, jadi perlu caper," ujar Ramadhan kepada wartawan, Jumat (21/2/2014).

Ramadhan heran karena ketika isu penyadapan yang diungkap oleh Edward Snowden mencuat, Jokowi justru tidak melaporkan ada alat sadap di rumahnya. Padahal saat itu Presiden RI juga diisukan disadap oleh asing.

"Waktu dia digoyang kasus bus-bus Transjakarta bekas dan berkarat kenapa baru diungkap (penyadapan), saya juga doakan Jokowi jujur dan lurus saja. Nah itu dia, ada apa?" lanjut Ramadhan.

3. Ruhut Sitompul

Anggota Komisi III yang membidangi masalah hukum, Ruhut Sitompul, ikut bicara soal isu penyadapan terhadap Jokowi. Menurut Ruhut, jika tidak dilaporkan ke polisi, maka isu penyadapan itu bisa jadi hanya bentuk pencitraan.

"Jokowi jangan lebay, nggak usah lagi pencitraan. Kalau memang merasa disadap, kenapa nggak lapor?" kata Ruhut saat dihubungi detikcom, Jumat (21/2/2014).

Ruhut membandingkan isu penyadapan Jokowi dengan yang terjadi terhadap Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. Dia menduga isu penyadapan ini bentuk pencitraan karena Jokowi dan PDIP yang mengungkap soal penyadapan. Berbeda dengan isu penyadapan terhadap SBY dan Ibu Ani yang tak diungkap oleh Istana, tapi oleh pihak asing.

"Kalau kasusnya Pak SBY malahan Snowden yang mengungkap. Pak SBY dan Ibu Ani nggak pernah tuh ngomong sendiri. Kalau ini kan ngomong sendiri, kan lucu," ujarnya.

"Kita kan negara hukum, lapor saja ke polisi," imbuh politikus Partai Demokrat ini.

4. Roy Suryo

Menpora yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat telematika Roy Suryo, punya pendapat soal kabar penyadapan di rumah dinas Jokowi. Menurutnya, jika memang benar Jokowi menemukan alat sadap di rumah dinasnya maka hal seperti itu adalah hal biasa.

Namun jika yang ditemukan adalah alat sadap seperti yang disebutkan Jokowi maka itu adalah alat yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi jika sampai ketahuan maka pemasangnya harus belajar lagi.

"Sekarang banyak alat sadap yang tidak harus ditempatkan di ruangan itu. Ada yang bentuknya seperti boom mikrofon atau senapan, yang ditempatkan di seberang gedung dan bisa nembus kaca. Kalau ada di situ (di ruangan yang sama -red), ya sudah teknologi lama. Apalagi kalau bisa ditemukan oleh yang disadap, ya harus belajar lagi tuh pemasangnya," ujar Roy kepada wartawan di Solo, Jumat (21/2/2014).

Roy menilai, jika memang Jokowi mengaku menemukan alat sadap, hal tersebut adalah hal yang biasa. Sebagai seorang pejabat maka semua pembicaraan di mana pun memang pasti akan direkam sehingga tidak perlu khawatir menyikapi penyadapan selama orang tersebut pejabat yang lurus.

Perkembangan alat sadap sendiri, lanjutnya, sudah sedemikian canggih dan mudah didapatkan di toko-toko elektronik di mana pun. Alat sadap itu bisa ditemukan dalam berbagai bentuk dan sulit dideteksi. Harganya juga relatif murah karena ada yang bia dibeli dengan harga ratusan ribu rupiah saja.

"Persoalannya adalah pada kewenangan menyadap. Dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan jelas bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan oleh institusi resmi. Kalau kasus korupsi ya oleh KPK. Kalau memang itu dilakukan institusi resmi ya sah-sah saja. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Tapi toh saya lihat Pak Jokowi yang biasa saja menanggapinya," lanjutnya.

Namun Roy enggan menjawab tentang kemungkinan keterlibatan staf rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, karena Jokowi mengaku satu alat sadap itu ditemukan di ruang tidur yang dipastikan tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan tersebut. "Saya tidak akan terlalu jauh masuk seperti itu. Tapi sebenarnya juga tidak perlu panik kalau memang tidak ada apa-apa yang dilakukan," ujarnya.