.webp)
Ahok mengultimatum KKepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas dalam tempo 2 hingga 3 bulan harus menuntaskan masalah sampah. Jika gagal, Ahok siap mencopot jabatan anak buahnya.
Ia juga mengusulkan sejumlah cara mulai dari memasang CCTV, mengubah struktur organisasi, hingga meremajakan truk sampah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut 5 aksi Ahok sapu bersih sampah:
1. Ultimatum Kadis Kebersihan
|
|
"Kalau dalam waktu 2-3 bulan masih ada sampah yang menumpuk di Jalan, kami akan pecat kepala dinas dan wakilnya," kata Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (19/2/2014).
Pada pelantikan 26 eselon II beberapa waktu yang lalu, Gubernur DKI Joko Widodo melantik Saptastri Ediningtyas sebagai Kepala Dinas Kebersihan menggantikan Unu Nurdin. Untuk wakilnya, Jokowi menunjuk mantan Asisten Walikota Jakbar Bid Ekonomi, Isnawa Adji.
Ahok mengaku sedang mendata jumlah sampah yang ada di tiap kelurahan untuk disesuaikan dengan truk pengangkut yang ada saat ini. "Kelurahan sampahnya berapa? Truknya kalau kurang ya sewa saja," ucapnya.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan ia kerap menerima laporan tumpukan sampah di berbagai wilayah di Jakarta. Jasa cleaning service yang direkrut pun tak juga cukup padahal saat itu perusahaan swasta dibayar Rp 200 juta per bulannya untuk mengangkut sampah.
Ia meminta warga untuk terus memberikan laporan pada Pemprov DKI tentang titik-titik sampah yang masih menumpuk. Dengan begitu, ia dapat mengukur kinerja para bawahannya dalam menyelesaikan persoalan ini.
"Saya kan terus dapat laporan. Nanti saya catat-catatin. Kalau memang masih banyak, nggak berubah ya copot (kadisnya)," pungkasnya.
2. CCTV di Bantar Gebang
|
|
"Kita lagi selidiki salah di mana. Apakah di Bappeda atau di Dinas (Kebersihan). Soalnya wakil kadisnya yang menyampaikan ke Bappeda. Makanya mau kita selidiki biar jelas dulu. Secara prinsip dewan sudah setuju. Tapi yang penting porsi swasta mesti dibagi jelas dulu," terang Ahok di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (4/2/2014).
Ahok akan meminta nama-nama, nomor rekening dan nomor telepon sppir truk sampah yang beroperasi di Ibu Kota. Hal ini dilakukan guna mengetahui berapa orang yang bekerja di lapangan.
Sebab, banyak truk yang sudah dikontrak tidak mengambil sampah sampai membusuk. "Makanya saya minta swasta yang kontrak dengan kita (Pemprov) berapa jumlah kendaraannya, tahun berapa, fotokopi BPKB dan fotokopi STNK-nya saya mau lihat. Kalau dia tidak punya, kontraknya bagaimana, seperti apa. Kalau dia sewa, berarti dia lebih gila lagi," lanjutnya.
"Dulu kita menyerahkan kepada swasta karena anggapannya tidak cukup, tapi di lapangan siapa yang sangka kalau swasta tidak mengambil di tempat itu terus warga teriak-teriak, yang datang juga mobil sampahnya kita. Nah ini kan tidak betul juga. Terus apa betul Bantar Gebang itu setiap hari masuk 6.500 ton?" kata Ahok.
Oleh karena itu, Pemprov rencananya akan memasang CCTV. Selain itu, Ahok mengharuskan di badan truk harus ada nomor unit tiga angka agar CCTV bisa membacanya.
"Nanti tinggal hitung unit ini melayani kelurahan mana. Kalau sampai dia tidak mau ambil sampah di kelurahan itu, kita tanya dia. Kita butuh 700 truk, yang baru tersedia 267 unit. Tinggal dibagi saja kelurahan mana yang sampahnya banyak," pungkas Ahok.
3. Ubah Struktur
|
|
"Kita mau ubah struktur organisasi. Di kelurahan itu, Seksi Kebersihan dan Lingkungan di bawah walikota. Harusnya dia di bawah (Dinas) Kebersihan," kata Ahok di Balai Kota Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (5/2/2014).
Menurut Ahok, koordinasi terkait sampah dan kebersihan hingga ke tingkat kelurahan harus dipegang oleh SKPD terkait. Saat ini, Dinas Kebersihan dan Dinas PU hanya bertanggung jawab hingga tingkat kecamatan.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga merasa kurang pas apabila posisi Seksi Kebersihan di kelurahan-kelurahan dipegang oleh orang yang tak paham urusan sampah secara teknis. Kinerja Seksi Kebersihan hanya memberi anjuran untuk menjaga lingkungan, bukan langsung bertindak.
"Kita tidak mau, kita maunya hitung kelurahan ini ada berapa ton sampah. Kita butuh orang teknis. Orang teknis harusnya langsung di bawah SKPD teknis. Kita mau ubah lagi," ujar politikus Gerindra ini.
4. Stop Kerjasama Swasta
|
|
"Kita sudah kerjain sendiri. Dengan swasta sudah kita stop, kita nggak mau nyambung," ucap Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2014).
Menurutnya, anggaran yang begitu melambung terhadap pengelolaan sampah semakin memancing kecurigaan.
Mantan Bupati Bangka Belitung ini mencontohkan biaya pengelolaan sampah di Solo yang hanya memerlukan Rp 8 miliar satu tahun.
"Kenapa bisa ngabisin Rp 800 miliar. Kita lebih lucu lagi bayar Bantar Gebang, itu tanahnya DKI kan seluas 100 hektar. Kita bayar dia hampir Rp 400 miliar per tahun. Kalau harga tanah Rp 200 ribu di Bekasi, kita beli 200 hektar lagi tanah. Tapi ini lucu tanahnya punya kita, tapi kita bayar dia (swasta) untuk kelola. Kalau nggak bayar apa nanti nggak dicegat lagi sama mereka," papar Ahok.
"Kita nggak tahu makanya kita mau tes saja. Kalau nanti tiba-tiba ada demo DKI nggak boleh buang sampah ke sana, pasti ini ada main oknum swasta. Kalau gitu namanya bayar preman dong lama-lama. Kita bisa selidiki," lanjut Ahok.
Politisi Gerindra ini juga menuturkan bahwa sejak awal konsep Pemprov DKI, tepatnya pada 2003, adalah ingin mengelola sampah sendiri. Tapi kenyataannya sulit sebab truk sampah yang jumlahnya sekitar 600 unit sudah terlampau tua. Oleh karena itu, pihaknya menswastanisasikan pengelolaan truk sampah.
"Kalau dulu kenapa kita rugi kerja sendiri, mungkin ada sopir truk macam-macam tukar spare part, rawat sendiri. Tapi sekarang kan sudah ada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah). Dengan adanya LKPP kita tinggal servis lewat e-katalog saja dan lebih cepat. Nah itu yang mau kita lakukan," ujarnya.
Ketika ditanya pernyataan pengamat politik, Boni Hergens, yang meminta KPK untuk menangkap Kadishub Kebersihan, Ahok jutru mempersilakan KPK menyelidiki kasus ini.
"Bagus saja kalau orang KPK mau, periksa saja. Kita juga sudah setahun ngalah, minta orang berubah, kalau sudah lewat setahun orang masih sama, kita tangkapin saja, sudah kepalang tanggung kita di sini," tutup Ahok.
5. Remajakan Truk
|
|
Menanggapi hal itu, Basuki Tjahja Purnomo (Ahok) mengatakan bahwa hal itu tentu saja tidak mungkin. Sebab menurutnya, pengangkutan sampah oleh pihak swasta acap kali "jorok" alias berceceran dan sulit dikontrol.
"Sudah dibeli dikasih ke swasta kan nggak mungkin. Kita tinggal hitung saja sekian ton, kalau 6.500 ton sampah kita butuh 700 unit. Ya, harus dibeli. Justru kita mau penghematan uang, kita nggak mau menswastakan yang ngangkut," ucap Wagub DKI di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (3/2/2014).
Untuk itu, mantan Bupati Bangka Belitung ini mengatakan mulai sekarang akan mendata semua truk beserta supir pengangkut sampah. Tujuannya, untuk memudahkan pemerintah melakukan kontrol.
"Nah sekarang kita mau wajibkan siapa yang jalan tanggung jawab mulai dari siapa namanya, berapa nomor handphone-nya. Sehingga Pak Gubernur pas lagi blusukan, ngelihat jalanan kotor sama sampah yang berceceran bisa langsung ngecek di komputer siapa yang habis lewat sini namanya. Dia bisa langsung telepon deh," imbuhnya.
Ahok juga mengusulkan untuk melakukan peremajaan terhadap beberapa truk sampah agar lebih layak. Politisi Gerindra ini mengaku tidak meminta jatah beli truk baru, cukup mengganti yang jelek saja.
"Masyarakat juga kesal kan truk sampah usia 10 tahun ke atas, bahkan ada yang 35 tahun. Semua begitu unitnya, dari 600 unit kita baru bisa membaguskan 92 unit. Nah kebayang nggak sih sampah-sampah berjatuhan, air comberan kotor-kotor begitu (menetes) di tengah kota, di tengah kampung. Tentu orang akan marah. Orang Bekasi juga kesal, kamu masuk ke Bantar Gebang tapi truk-truk sampah menjatuhkan sampah. Jadi kita butuh peremajaan," lanjutnya.
Ahok mengatakan, meminta pembelian dan service-nya melalui e-katalog sehingga tidak melalui tender lagi. Harga pun bisa ditekan lebih murah lagi.
"Cuma saya nggak ngerti DPRD beralasan kita beli terus kasih ke swasta, dari mana dapat ngomong seperti itu? Kalau kita beli, swasta yang operasikan kita kena dong. Kita bisa dipenjara," ujar Ahok sambil tertawa.
Halaman 2 dari 6
