Tidak Tuntas, Bekukan Bantuan

Debat Munir di Parlemen Belanda (2)

Tidak Tuntas, Bekukan Bantuan

- detikNews
Sabtu, 04 Des 2004 14:49 WIB
Tidak Tuntas, Bekukan Bantuan
Den Haag - Kasus Munir dinilai sebagai batu ujian hubungan Belanda-Indonesia selanjutnya. Jika Indonesia tidak fair menuntaskan kasus ini, bantuan kerjasama pembangunan diminta dibekukan.Krista van Velzen dari fraksi Socialistische Partij (SP) menjelaskan bahwa Munir sudah berulangkali menjadi target percobaan pembunuhan. Oleh sebab itu, katanya, biang di balik kasus ini harus diungkap dan presiden baru Yudhoyono, silakan menunjukkan seberapa dia berharga. "Bagi fraksi kami, kasus ini menjadi batu ujian di mana hubungan Belanda-Indonesia dalam waktu dekat harus dievaluasi," ujar Van Velzen. Ia menambahkan bahwa saat ini di Indonesia menguat dugaan bahwa tidak menutup kemungkinan militer bertanggung jawab atas pembunuhan Munir, karena itu menjadi sangat penting adanya penyelidikan yang mendalam dan independen. "Kami meminta pemerintah Belanda memberikan dukungan politik sepenuhnya dan kontribusi yuridis untuk menuju ke arah itu," demikian Van Velzen.Hal senada disampaikan Mathieu (Mat) Herben dari fraksi Lijst Pim Fortuyn (LPF). Menurut Herben, pertanyaan krusial sekarang adalah bagaimana selanjutnya? Bagi fraksi LPF, kata Herben, kasus ini juga merupakan batu ujian bagi hubungan Belanda dengan Indonesia. "Saya minta Menlu mempertimbangkan untuk meningkatkan tekanan dan bahkan mungkin membekukan bantuan kerjasama pembangunan (Belanda baru saja memberi hibah 20 juta Euro, red), jika pihak Indonesia tidak kooperatif untuk penyelidikan independen," tandasnya. Fraksinya, kata Herben, selebihnya mendukung sikap fraksi-fraksi lainnya antara lain mengenai perlindungan kepada janda Munir dan aktifis HAM di Indonesia dan kewajiban memberi copy laporan hasil otopsi kepada keluarga Munir.Sedangkan Maarten Cornelis Haverkamp dari fraksi CDA menyatakan bahwa dalam fase ini pihaknya masih menahan diri untuk mengukur sebuah penilaian definitif. Fraksi terbesar yang kini memerintah ini secara implisit masih ingin memberikan kesempatan dulu kepada pemerintahan baru Indonesia di bawah SBY untuk membuktikan diri dan menunjukkan kemampuannya. "Di pers Indonesia diberitakan bahwa pemerintah Indonesia menyatakan memahami keinginan organisasi-organisasi HAM dan keluarga Munir mengenai penyelidikan independen. Menurut informasi yang kami terima, organisasi HAM kini aktif terlibat dalam penyelidikan tersebut," demikian Haverkamp. Namun soal terakhir itu dia masih meminta konfirmasi dari pihak Menlu apakah benar atau tidak.Foto: Suasana sidang di parlemen Belanda, Binnenhof, Den Haag (dok/es) (es/)


Berita Terkait