Tak Ada Korupsi Dalam Penyerahan Subsidi Langsung

Jakarta - Pemerintah menjamin tak ada korupsi dalam penyerahan subsidi langsung kepada masyarakat miskin. Pemerintahan SBY akan menindak tegas oknum tersebut.Demikian dikatakan Djoharis Lubis, Deputi Menteri Kesejahteraan Rakyat bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan, usai diskusi di Menara Peninsula Jl. Gatot Soebroto Jakarta, Sabtu (4/12/2004) siang. “Jaminan penyerahan subsidi langsung kepada masyarakat miskin, belajar dari pengalaman lalu kali ini akan lebih kami kontrol dengan bekerjasama dengan kelurahan, LSM, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),” ujar Lubis.Menurutnya, jika kedepan ditemukan adanya indikasi korupsi maka akan dilakukan tindakan tegas. “Buktikan bila ada korupsi dalam penyerahan subsidi ini, laporkan saja. Pemerintahan SBY akan memberi sanksi tegas,” tandasnya.Lebih lanjut lagi, Lubis berharap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tak membawa dampak besar terhadap masyarakat miskin. “Mengenai dampak kenaikan BBM terhadap tingkat kemisinan, pemerintah belum dapat memprediksi Tapi kami harapkan tidak ada,” Lubis berujar.“Pengurangan subsidi sendiri kompensasinya akan langsung diberikan kepada rakyat miskin. Kalau dulu tidak langsung, sekarang langsung, diserahkannya dalam bentuk akses diantaranya pendidikan, infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar,” lanjutnya.Hal ini menurut Lubis, karena kemiskinan tidak bisa dilihat dari segi ekonomi dan pendapatan tapi dari segi pemenuhan kebutuhan dasar. “Kompensasi pengurangan subsidi tahun lalu ada 4,4 triliun berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2003 ada sekitar 36 juta rakyat miskin yaitu 17 persen penduduk Indonesia dalam ukuran 2100 kalori dikonversi rupiah ditambah kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, dan perumahan,” demikian Lubis. (dit/)