Ahok Kecolongan, Kapan DPRD Membentuk Pansus Transjakarta?

Aroma Korupsi Pengadaan Transjakarta

Ahok Kecolongan, Kapan DPRD Membentuk Pansus Transjakarta?

Erwin Dariyanto - detikNews
Rabu, 19 Feb 2014 13:02 WIB
Ahok Kecolongan, Kapan DPRD Membentuk Pansus Transjakarta?
Armada Transjakarta (Foto - detikcom)
Jakarta -

Maringan Pangaribuan tak habis pikir, lima armada Transjakarta yang baru datang dari Cina sudah bermasalah. Sejumlah komponenya mengalami kerusakan. Seperti bocornya tabung oli power steering, kaca spion retak dan speedometer yang kendur.

Pria yang pernah menjabat anggota Komisi B Bidang Transportasi dan Pelayanan Publik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta ini meminta, kasus pengadaan armada Transjakarta diusut tuntas. Apalagi ada kejanggalan dalam proses pemilihan negara produsen.

Dia pun mempertanyakan pilihan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang membeli bus dari Cina. “Semua orang tau semua barang dari Cina itu kualitasnya tidak bagus. Ini kenapa? Tolong dijelaskan ke masyakarat. Siapa yang menggagas?,” kata Maringan saat berbincang dengan detikcom, Rabu (19/2).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta Inspektorat Pengawasan Daerah Jakarta bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kasus ini. Tak cukup sampai di situ, dia juga meminta agar DPRD membentuk Panitia Khusus pengadaan Transjakarta.



Maringan menyebut bisa saja ada anggota dewan yang terlibat dalam pengadaan armada Transjakarta bermasalah ini. Apalagi sudah dua pekan setelah armada bermasalah itu tiba, tak ada niat dari DPRD untuk menanyakan kasus tersebut.


“Ini ada apa, anggota dewan kok diam saja. Segera bentuk Pansus agar bisa diketahui siapa saja yang terlibat,” kata politisi yang kini menjadi calon legislator Partai Nasional Demokrat itu. Dengan membentuk Pansus menurut Maringan semua pihak yang terlibat dalam kasus karatan armada baru Transjakarta bisa diusut tuntas.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jakarta Prya Ramadhani memastikan pekan depan pihaknya akan memanggil pemerintah provinsi DKI untuk menjelaskan soal pengadaan unit Transjakarta tersebut. “Pekan ini kami baru selesai dengan urusan APBD (anggaran pendatan dan belanda daerah), mungkin pekan depan kami akan panggil Pemrov,” kata Prya kepada detikcom, Rabu (19/2).

Politisi Partai Golongan Karya ini pun meminta sengkarut dalam pengadaan armada Transjakarta ini diusut tuntas. Apalagi tahun ini akan ada lagi 2000 unit Transjakarta baru yang akan didatangkan. “Jangan sampai ini terulang,” kata dia.

Prya menilai ada dua penyebab terjadinya kasus bus Transjakarta baru tapi karatan. Pertama lemahnya sistem tender, sehingga ada celah yang dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Pemicu kedua adalah sistem kontrol yang tidak maksimal dari Dinas Perhubungan.

Akhir tahun 2013 lalu, Dinas Perhubungan DKI membeli 310 unit bus Transjakarta dan 346 unit bus kota terintegrasi busway (BKTB). Namun dari 90 unit yang sudah diopersasikan, ternyata banyak bus yang rusak.

Tak hanya itu, onderdil bus asal Cina itu pun ada yang ditemukan sudah berkarat. Padahal bus tersebut masih berstatus baru. Selain lima unit bus Transjakarta, ada 10 unit bus BKTB yang juga sama-sama diimpor dari Negeri Tirai Bambu juga mengalami kerusakan. Bagian yang bermasalah antara lain badan bus, oli power steering hingga turbo sensor yang sudah karatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencurigai ada yang tidak beres dalam pengadaan armada Transjakarta. Meski Inspektorat Pengawasan Daerah belum merampungkan proses penyelidikan, pria yang akrab disapa Ahok itu haqul yakin, ada indikasi kuat pidana korupsi dalam pengadaan armada Transjakarta.

Bentuknya yakni mengarahkan pemenang tender dan mark-up alias penggelembungan harga. Dugaan tersebut muncul setelah melihat spesifikasi dan membandingkannya dengan yang tertulis di dalam dokumen tender.

“Kami baca dokumennya, kalau orang yang mengerti pasti bisa tahu bahwa memang ada orang yang mengarahkan supaya yang menang Cina. Itu kelihatan dong,” kata Ahok yang ditemui di kantornya, Selasa (18/02/2014) kemarin.

(erd/brn)


Berita Terkait