"Hal tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat karena yang mengetahui keakuratan data tersebut hanya KPU sendiri. KPU hingga saat ini belum menepati janjinya untuk mengundang tim IT parpol untuk sama-sama mencermati data DPT," ujar Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman lewat rilis yang diterima, Selasa (18/6/2014).
KPU juga dianggap tidak menanggapi serius soal laporan berbagai parpol, termasuk laporan Gerindra soal 3,7 juta kasus atau sekitar 8,5 juta potensi pemilih ganda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman juga menyebut KPU belum menjawab soal keanehan angka DPT 186 juta yang lebih tinggi 10 juta dengan proyeksi jumlah penduduk pemilih versi DAK Depdagri 176 juta. Menurut BPS, masih kata Habiburokhman, jumlah penduduk yang sudah berumur 17 tahun di seluruh Indonesia paling tinggi 70% dari jumlah penduduk, maka secara nasional jumlah pemilih adalah sekitar 176 juta atau 70% dari jumlah penduduk yang jumlahnya 251 juta.
"Perlu digarisbawahi bahwa manipulasi DPT merupakan modus klasik kecurangan pemilu," terangnya.
"Dengan DPT yang semrawut mudah sekali terjadi terjadi penggelembungan suara partai tertentu tanpa terdeteksi ditingkatan TPS. Gerindra akan mengerahkan segenap sumber daya untuk terus mengkritisi dan memantau DPT." tambahnya.
(tfq/tor)











































