.webp)
Mitra PPL adalah pengawas lapangan Bawaslu di tiap TPS yang berjumlah 2 orang, mereka direkrut mayoritas dari kalangan mahasiswa. Anggaran mitra PPL Rp 800 miliar ini sempat dibintangi Kemenkeu, tapi belakangan disetujui. Hanya saja muncul rencana tambahan dana saksi parpol Rp 700 miliar.
Nah, karena dana saksi parpol di TPS menuai penolakan dari PDIP dan NasDem, juga polemik dari beragam pihak, ketua Bawaslu Muhammad mengatakan hampir pasti dibatalkan. Pembatalan ini rupanya berbuntut pada mitra PPL.
"Mitra PPL juga terancam (dibatalkan)," kata ketua Bawaslu Muhammad dalam diskusi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (18/2/2014).
Muhammad geram, mengapa pemerintah menjadi tidak tegas soal anggaran mitra PPL yang semula disetujui, tetapi karena dana saksi parpol berpolemik, justru terancam dibatalkan.
"Rencana yang sudah disetujui sejak dulu, bahkan tak ada satupun dari pemerintah dan parpol yang menolak," ujarnya.
"Kita kecewa pemerintah seperti ini, persoalan pemilu ini penting. Kalau mitra juga tak disetujui maka saya khawatir pengawasan pemilu tak optimal," imbuh Muhammad.
Ia menilai, terancam dibatalkannya mitra PPL seperti ada bargain dengan dana saksi parpol. "Ada indikasi karena Bawaslu tidak bersedia (menanggung) saksi parpol, mitra juga dihambat-hambat-hambat," ujarnya.
Muhammad membantah jika ada yang memberi pernyataan bahwa pemerintah tak ada anggaran sehingga dana saksi dan mitra PPL terancam dibatalkan.
"Dari mulut dirjen anggaran negara punya cadangan sekian triliun untuk pemilu. Ini mengada-ngada (alasan pembatalan). Anggaran saksi parpol sudah disiapkan termasuk mitra PPL, cashnya siap sekarang," ucapnya.
(bal/van)
