Refly Harun: Bahaya Bila Politikus Boleh Jadi Hakim Konstitusi

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No 4/2014 yang salah satu poinnya adalah calon hakim konstitusi dilarang aktif di partai politik minimal 7 tahun. Pakar hukum Refly Harun memandang hal ini berbahaya bagi demokrasi.

"Bayangkan jika politikus boleh jadi hakim konstitusi, tentu keputusan pemerintah tidak ada yang dianggap melanggar undang-undang oleh MK," ujar Refly saat diskusi di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

Menurut Refly karena UU tersebut dibatalkan MK maka dimungkinkan elite parpol menjadi hakim MK. Apalagi jika partai pemenang pemilu memperoleh suara sangat besar saat Pemilu.

"Misalnya saja yang menang PDIP, nanti di DPR kan boleh milih tiga calon hakim nah misalnya yang dipilih PDIP semua. Kemudian dari pemerintah juga mengusulkan politikus PDIP tiga orang jadi hakim. Jadi paling tidak ada enam orang dari PDIP yang jadi hakim konstitusi," papar Refly.

Hal ini menurut Refly dapat membentuk pemerintahan yang absolut karena keputusan pemerintah selalu diamini. Oleh karena itu Refly mencurigai motif di balik dibatalkannya UU No 4/2014 ini.

"Ini kan aneh, giliran undang-undang yang menyangkut dirinya sendiri MK cepat sekali. Tapi membahas UU yang lain butuh berbulan-bulan," kata Refly.

(bag/mad)