Ketua DPR: Perlu Amandemen UUD Untuk Batasi Kewenangan MK

- detikNews
Minggu, 16 Feb 2014 14:38 WIB
Jakarta - MK membatalkan UU No 4 Tahun 2014 tentang penetapan Perppu Penyelamatan MK. Ketua DPR RI Marzuki Alie menyebut bahwa perlu amandemen UUD untuk membatasi kewenangan MK.

"Salah satu caranya adalah bagaimana mengamandemen UUD 45 agar MK tidak seperti Tuhan di dunia. Jadi tidak ada dalam satu negara demokrasi kekuasaan itu tidak terbatas," ujar Marzuki dalam diskusi di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).

Menurut Marzuki DPR telah dua kali mencoba merevisi UU MK agar tidak ada lembaga negara yang absolut. Namun revisi tersebut selalu dibatalkan oleh MK.

"Mereka tidak mau diawasi. Karena tidak diawasi, keputusan kadang-kadang tidak berkeadilan. Saya tidak mau bicara banyak manakala MK tidak mau diawasi," imbuh dia.

Marzuki pun berpendapat bahwa di negara lain pun lembaga seperti MK memiliki pengawas. Namun dia heran mengapa di Indonesia terdapat kasus lembaga yang tak mau diawasi.

"Sekarang ini kita tahu banyak kepentingan elite politik, mafia politik masuk kepentingan hukum, intervensi hukum," kata dia.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR RI Pieter Zulkifli pun berencana mengkaji keputusan MK membatalkan UU tersebut. Menurut Marzuki hal ini tidak akan mengubah keputusan MK.

"Tidak akan mengubah apa yang diputuskan MK. Keputusan MK itu bersifat final. Kecuali kita mengubah UUD," tutur Marzuki.



(bpn/mad)