.webp)
"Sekarang kan maunya cepat, kalau bisa minggu depan sudah tidak ada korupsi," kata Dahlan dalam diskusi di Kafe Warkop Aco di Jl Penghibur, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (15/2/2014).
Kata-kata Dahlan disambut tawa seisi ruangan. Diskusi dipandu oleh Ketua DPD Demokrat yang juga Walikota Makassar Ilham Arif Sirajudin. Hadir pula pendukung Dahlan Iskan yang juga Ketua Komite Pengawas Demokrat, TB Silalahi.
Dahlan merespon keinginan masyarakat yang ingin agar pemberantasan korupsi berlangsung efektif dan cepat. Dia melempar ide ke para hadirin di disukusi itu, yakni 'referendum' sebagai solusi.
"Mungkin suatu saat nanti, kita akan sampai pada budaya referendum. Misalnya rakyat maunya apa. Karena peraturan-peraturan yang ada ini seperti belantara, kalau perlu cabut semaksimal mungkin, kemudian keluarkan lagi (peraturan yang mempersulit kemajuan)," kata Dahlan.
Dengan adanya referendum, maka keinginan rakyat bisa terakomodir. Problem kebangsaan yang menghambat kemajuan pun bisa ditebas dengan jalan itu. Dahlan mencontohkan salah satu kasus PLN yang dia tinjau dalam kesempatan itu, yaitu kasus salah satu Kepala Cabang PLN di Klaten, Jawa Tengah, yang harus ditahan gara-gara berusaha menyelesaikan masalah.
"Jadi ada pembangunan transmisi dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Pembangunan itu hampir selesai, hanya tinggal sisa tujuh kilometer di daerah Klaten, ini karena sengketa dengan penduduk akibat pohon. Kemudian masalah itu dibicarakan di Menkopolkam "silakan dipenuhi ganti rugi pohon itu'," kisah Dahlan.
"Tapi di kemudian hari, malah Kepala Cabang itu ditahan hanya karena membayar pohon yang tingginya kurang dari tiga meter, sekarang masuk penjara empat tahun. Melanggar apakah dia? Melanggar Peraturan Menteri ESDM, karena menurut peraturan, yang bisa diganti adalah pohon setinggi lebih dari tiga meter. Padahal dia ini kan pahlawan pembangunan," lanjut Dahlan yang disambut ekspresi heran sekitar 40 orang di kafe itu.
Salah seorang peserta diskusi merespon wacana 'referendum' Dahlan itu dengan kekhawatiran jika kelak Dahlan jadi presiden, maka Menteri BUMN itu akan berubah menjadi sosok yang tak berani melakukan terobosan-terobosan lagi.
"Saya khawatir kalau sudah jadi presiden, Pak Dahlan berubah jadi lebih 'sopan'," tanggap salah seorang peserta diskusi yang langsung direspon senyum dan tos bareng dari Dahlan Iskan. Seisi ruanganpun bertepuk tangan.
Dahlan melempar isu referendum tersebut lantaran sebagian orang sudah berpandangan bahwa korupsi sudah membudaya, sehingga ada humor satir dari salah seorang budayawan, bahwa koruptor itu sebenarnya juga budayawan. Dahlan tak setuju jika humor ini terejawantahkan menjadi realitas yang nyata. Dia juga menyayangkan isu korupsi selalu diarahkan secara politis ke kesalahan Presiden.
"Saat ini, jika ada politisi tersangkut korupsi, maka yang disalahkan Presiden. Anggota DPR ada yang korupsi, yang disalahkan Presiden. Ketua MK (mantan), Akil Mochtar) korupsi, yang disalahkan Presiden," tuturnya menyayangkan sikap semacam itu.
Namun demikian, ide referendum untuk memberantas korupsi tersebut masih hanya sebatas wacana dalam diskusi. Dahlan hanya ingin melihat respon dari para pendengarnya. Dan ternyata para pendengarnya tidak merespon dengan solusi yang lebih baik. Dahlan akan mencoba melihat respon publik atas ide itu di tempat lain.
"Karena itu saya lemparkan tadi (ide itu). Kalau tidak ada jalan, daripada tidak bergerak alias buntu, apakah tidak lebih baik jika ada referendum. Itu tadi saya lemparkan tapi tidak ada solusi yang lebih baik. Saya akan coba melemparkan ini di tempat lain," kata Dahlan usai diskusi berakhir.
Dahlan sendiri lebih memilih sepakat dengan pendukungnya, TB Silalahi. Letnan Jenderal Purnawirawan itu mengemukakan pentingnya ketauladanan kepada masyarakat agar sifat koruptif tak terus menerus lestari.
"Saya setuju dengan Pak TB Silalahi, yang paling penting adalah memberi contoh (sikap antikorupsi). Itu penting menurut saya," tandasnya.
(dnu/ahy)
