Masyarakat Tak akan Nilai Baik Putusan UU Penyelamatan MK

- detikNews
Jumat, 14 Feb 2014 14:32 WIB
Jakarta - Mahakamah Konstitusi (MK) menghapus UU Penyelamatan MK pada Kamis (13/2) kemarin. Hal ini menuai kontroversi karena diprediksi dapat menimbulkan delegitimasi dari masyarakat.

"Delegitimasi itu berasal dari kepastian hukum. Kalau masyarakat tidak lagi menerima MK, maka apa pun cara masalah yang diselesaikan MK tak akan dinilai baik oleh masyarakat," kata pengamat hukum dari Universitas Diponegoro, Awaluddin.

Awaluddin menyampaikan hal ini dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2014). Ia juga menyinggung sebuah tulisan profesor hukum Sardjito Raharjo soal MK.

"Seandainya delegitimasi ini terjadi maka perkara yang ada di MK ini memiliki tren menurun. Prof Sardjito mengatakan sebaik apa pun sistem hukum, kalau yang menjalankannya buruk, maka hasilnya buruk," ujar penggiat konstitusi dari Sardjito Raharjo Institute ini.

Awaluddin menambahkan, hakim konstitusi idealnya adalah sosok berintegritas yang tidak peduli dengan apa pun kecuali penegakan konstitusi. Hakim konstitusi bukan harus terlepas dari kepentingan politis.

"Ini persoalan subjek orang yang ada di dalam itu, ini menunjukkan netralitas dan independensi hakim itu terutama yang berasal dari partai itu ingin melindungi status quo," ujar Awaluddin.

"Kalau senjata negara yang tiran itu adalah hukum, lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat sipil? Dalam tulisan Pram adalah boikot, gerakan sosial patut mengampanyekan tak mengajukan perkara jika MK sudah tak lagi dipercaya," kata Awaluddin mengakhiri pernyataannya.

MK pada Kamis (13/2) menghapus UU Penyelamatan MK yang mengatur mekanisme perekrutan hakim konstitusi dan pengawasan. Menurut MK, UU yang dilahirkan dari perpu atas peristiwa penangkapan Akil Mochtar oleh KPK ini melanggar konstitusi.



(vid/mpr)