Pengamat: Pemerintah Jangan Intervensi Munas Golkar

Pengamat: Pemerintah Jangan Intervensi Munas Golkar

- detikNews
Jumat, 03 Des 2004 17:14 WIB
Jakarta - Pengamat politik Fachri Ali mengatakan pemerintah sebaiknya tidak melakukan intervensi dalam Munas VII Partai Golkar di Bali pada 15 sampai 20 Desember mendatang. "Pemerintah sebaiknya wait and see, jangan masuk atau berpihak pada calon manapun di Munas Golkar, karena siapa pun yang menang akan berpengaruh besar pada pemerintah. Apalagi Partai Golkar sebagai pemenang pemilu sehingga posisi politiknya sama dengan pemerintah sekarang ini. Jadi sebaiknya dari awal tidak berpihak kecuali ingin cari masalah,".Demikian disampaikan Fachri Ali di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/12/2004).Ali memprediksi Akbar Tandjung akan menjadi calon kuat dalam Munas nanti."Saya kira calon yang akan maju bila sesuai tatib adalah Akbar dan Marwah atau mungkin tokoh yang sesuai kriteria tatib. Peluang orang luar mencalonkan diri mungkin masih ada, tetapi itu kalau mereka berhasil mempengaruhi DPD tingkat I karena yang punya suara DPD tingkat I," papar Ali."Kalau calon hanya sekitar Marwah Daud dan Akbar Tandjung maka hampir pasti Akbar yang menang, kesan saya pemerintah kemudian akan menjaga hubungan dengan Akbar sebab dalam perspektif Akbar, dia harus buat kalkulasi ke depan karena sekarang dia tetap mau menjadi ketua umum, itu artinya dia ingin menjadi presiden 2009," lanjutnya.Ketua Pokja Hasta Karya Zainal Bintang membantah bahwa Hasta Karya yang dimotori sesepuh partai Golkar anti terhadap pencalonan Akbar Tandjung."Kami hanya memperjuangkan hak untuk mendapat suara di Munas. Apalagi sebelumnya ada rekomendasi di Munaslub yang tidak dieraborasi. Sekarang itu yang akan kami pertarungkan di Munas nanti," ujar Zainal."Apalagi ada rencana Munas ini adalah Munas terakhir yang diikuti ormas pasti dibaliknya ada kepentingan tertentu," imbuhnya.Fungsionaris Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa berpendapat ormas sebaiknya tidak bergabung dalam partai. "Harus konsisten, ormas jangan gabung-gabung karena kedaulatan partai ada di anggota dan ini ditentukan di Munas," kata Agun. (aan/)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads