"Jadi yang kita usung adalah capres rakyat, bukan 'capres sertifikat'," sindir Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat dihubungi, Kamis (13/2/2014).
Hasto mengatakan, daripada Gerindra mengungkit-ungkit perjanjian batu tulis itu, lebih baik Gerindra dan PDIP berusaha keras mensukseskan capres masing-masing.
"Lebih baik kita (PDIP) bekerja keras dan biarkan rakyat yang menjadi hakim tertinggi menentukan presidennya," ujar Hasto.
PDIP menegaskan, perjanjian itu hanya berlaku untuk kesuksesan Pemilu 2009 saja, bukan 2014. PDIP tak mungkin menandatangani perjanjian jangka panjang hingga lima tahun.
"PDIP tidak mungkin menandatangani perjanjian melampaui komitmen lima tahun, karena setiap lima tahun kita ada pertanggungjawaban di kongres," tegas Hasto.
(dnu/van)
