.webp)
"Ini kapal kita. Terserah kita mau berlayar ke mana!" ujar Tjatur di Kantor DPP PAN dalam acara diskusi 'Politik Luar Negeri Indonesia', Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2014).
Kontroversi nama kapal tipe multi role light frigate itu, bagi Tjatur, menandakan kurangnya komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Ia juga menuntut pemerintah Indonesia untuk tidak mengubah nama KRI Usman Harun.
"Kita harus bersikap sebagai negara yang berdaulat. Diplomasi tetap harus diadakan tapi tetap harus menjaga kedaulatan," ujar Tjatur.
Tjatur kemudian menyinggung kasus lainnya seperti pembebasan bersyarat Corby, dan isu politik luar negeri Indonesia lainnya. Ia menilai pemerintah Indonesia belum tegas menyikapi hal-hal yang bersangkutan dengan negara tetangga.
"Kita harus tunjukkan bahwa kita bersahabat, tapi kalau dilecehkan ya kita harus bisa tegas," ujar Tjatur.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, pemerintah Indonesia sebaiknya memperkuat alutsista TNI agar kedaulatan NKRI tetap terjaga. "Kita bisa menarik dubes kita di sana, jangan sampai digertak sedikit kita sudah mundur. PAN sendiri sudah mengusulkan anggaran alutsista kita dinaikan menjadi Rp 1 triliun," tutup Tjatur.
(vid/try)
