"Ketika tidak berhasil (menang di Pilpres 2009), masa kami harus memenuhi jabatan menteri untuk Gerindra jika kita menang di 2014?" kata Wasekjen PDIP Hasto Kristianto saat dihubungi, Kamis (13/2/2014).
Hasto menegaskan perjanjian batu tulis itu tidak berlaku untuk lima tahun setelah Pemilu 2009. Ini karena PDIP, sebagaimana partai lainnya, selalu mengevaluasi hasil keputusan politiknya setelah lima tahun lewat kongres.
"Karena pada tahun 2009 fokusnya menjadikan Mega-Prabowo capres dan cawapres. Itu konteksnya. Kemudian juga misalnya ada catatan menteri-menteri, jika kita menang, dikelola Gerindra menugaskan orang-orang terbaiknya," ungkap Hasto.
Namun jika Gerindra bersikukuh perjanjian itu berlaku sampai Pemilu 2014 maka PDIP tak masalah. Malah mendorong Gerindra membuka isi perjanjian itu secara gamblang.
"Kami mendorong Pak Hasyim menyampaikan saja ke publik agar publik bisa tahu secarq gamblang!" kata Hasto.
PDIP punt akan menghiraukan perjanjian itu dalam penentuan capres di 2014. "PDI Perjuangan akan menentukan langkah berikutnya yang diputuskan langsung oleh Ketua Umum yang mendapat amanah sesuai hasil Kongres III di Bali maupun Rakernas 2 di Bandung untuk menetukan siapa Capres/Cawapres dan dengan siapa kita akan bekerja sama," imbuh Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga.
