.webp)
Jokowi menjelaskan rotasi jabatan ini akan dilakukannya karena hingga saat ini ia masih mencari sosok pemimpin yang mumpuni di kalangan bawahannya. Ia tak segan-segan mengangkat pejabat golongan III untuk menjadi wakil kepala dinas atau loncat jadi golongan II B dalam kurun waktu 7 bulan.
"Pokoknya sampai ketemu personel yang bisa menguasai bidangnya dan bisa mengimplementasikan dan melaksanakan apa yang kita laksanakan," kata Jokowi usai pelantikan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2014) kemarin.
Ada yang melonjak, ada pula yang masuk kotak. Kotak itu bernama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Tim ini baru ada di era kepemimpinan Jokowi. Baru disahkan dalam bentuk Pergub beberapa bulan lalu.
Tupoksi ril tim ini masih terus dicari formasinya oleh Jokowi dan Ahok. Hal ini terlihat dengan belum ditunjuknya orang yang akan menjadi kepala tim ini. Padahal, 7 orang anggotanya sudah dikukuhkan bersamaan dengan pelantikan pejabat eselon II kemarin.
Di antara 7 orang anggota tim, 6 di antaranya adalah mantan kepala dinas. Mereka adalah Taufik Yudi Mulyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Udar Pristono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Kian Kelana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Sugiyanta sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan, Ipih Ruyani sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian, dan Unu nurdin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan.
Kepala BKD I Made Karmayoga menjelaskan rotasi yang dilakukan kali ini sebagai bentuk penyegaran dalam tubuh Pemprov DKI. Pemilihannya pun menyasar wajah muda yang memiliki rekam jejak yang baik.
"Ibaratnya seperti air dalam kolam, kalau airnya berputar terus kan ikannya juga segar," kata Made.
Berbeda dengan Made, Jokowi secara gamblang mengisyarakatkan rotasi yang dilakukannya kali ini untuk menjadi pecut bagi jajaran agar bekerja lebih giat. Mantan Wali Kota Solo ini sadar seharusnya setiap orang harus bertahan lama dalam organisasi yang dipimpinnya, namun beda persoalan jika orang tersebut memberikan laporan fiktif 'asal bapak senang' (ABS) namun fakta di lapangannya buruk.
"Sebetulnya yang baik, pimpinan di sebuah dinas jangan setahun, 3 tahun paling tidak 4 tahun lebih. Sehigga penguasaan masalah tahu betul. Tapi masalahnya kalau saya sudah perintah dan tidak diikuti dan kerjanya hanya nyenengin, atau ABS, atau basa-basi, atau seremony, itu saya tidak suka," kata Jokowi.
Jika ingin dirunut ke belakang, sidak Jokowi ke kantor Walikota Jakarta Barat dapat menjadi salah satu contoh. Jokowi mengaku kerap mendapatkan laporan pelayanan masyarakat di sana sangat baik dan memuaskan masyarakat. Namun ia tak melihat 'yang baik' tersebut terjadi. Pukul 08.15 WIB ia datang, hanya ada 6 orang PNS yang terlihat. Belum ada pelayanan masyarakat dan tak terlihat Fatahillah yang saat itu menjabat sebagai wali kota.
Jokowi merasa dibohongi dan memanggil Fatahillah. Kini, Fatahillah dimutasi dari jabatan wali kota dan menduduki posisi barunya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Masalah pengadaan bus, kisruh lelang jabatan kepala sekolah dan pengadaan truk sampah dalam APBD DKI 2014 membuat para kepala dinasnya harus menerima lengser dari jabatannya.
Tak ingin 'laporan palsu' terjadi lagi, Jokowi mengingatkan bawahannya untuk bekerja nyata dan memberikan pembuktian pada masyarakat Jakarta. Ia mau bawahannya mampu merespon cepat aduan masyarakat, turun ke lapangan dan bekerja nyata.
"Dalam bekerja saya hanya ingin mengharapkan jangan menyajikan hal yang basa basi, yang semu dan serimonial. Saya ngerti mana yang beneran, yang serius, yang konkret, semuanya nyata kelihatan semua karena saya turun ke lapangan. Jangan melaporkan pada saya sudah beres pak, sudah bagus dan hanya seremonial baik tapi nyatanya nggak ada isinya," kata Jokowi dalam sambutannya saat pelantikan.
Kini Jokowi masih punya pekerjaan rumah untuk menunjuk siapa yang akan menduduki kursi Sekda. Sudah setahun posisi Sekda diisi oleh PLT yakni Wiriatmoko. Namun Jokowi merasa hal tersebut tak terlalu menggangu kinerjanya berikut jajarannya. Ia ingin memilih orang yang dapat bersinergi dengannya tanpa harus digonta-ganti.
"Sudah berapa tahun? Setahun? Selama ini bisa berjalan organisasinya oleh sebab itu perlu yang tepat betul biar jangan bongkar pasang," pungkasnya.
(bil/jor)
