YLKI: Respons Pemerintah dan Lion Minim terhadap Korban

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai respon yang dilakukan pemerintah dan Lion Air terhadap korban (baca: konsumen) sangat minim. Respon itu belum mencerminkan pelaku usaha yang memperhatikan hak-hak konsumen.Demikian diungkapkan Divisi Litigasi YLKI Sudaryatmo dalam keterangan persnya di kantor YLKI Jalan Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (3/12/2004). Menurut Sudaryatmo, urgent response yang dilakukan Lion Air dan pemerintah saat musibah terjadi sangat tidak memadai. "Mestinya korban tidak hanya mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keamanan ketika insiden. Mereka juga mempunyai hak mendapatkan urgent response seperti tindakan medis yang pro aktif dan bukan pasif," ungkapnya."Jatuhnya korban tidak semata-mata karena parahnya insiden tapi juga karena lambatnya urgent response yang dilakukan oleh pihak bandara dan maskapai penerbangan," tukas Sudaryatmo.YLKI melihat, dari sisi korban sebenarnya informasi yang disampaikan oleh pihak Lion Air dengan menyatakan para korban dilindungi oleh asuransi sebenarnya menyesatkan. "Seolah-olah dengan dilindunginya korban oleh pihak asuransi masalah hak konsumen menjadi selesai. Tapi sebenarnya dalam konteks konsumen, mereka mempunyai hak menuntut kerugian baik materil maupun imateril," tegasnya. Mestinya, kata Soedaryatmo, berbagai sebab kecelakaan harus dibuka dan dilakukan investigasi. Beberapa macam sebab perlu dilakukan audit, antara lain audit operator yang meliputi audit pelayanan pesawat dan kelayakan pilot. "Audit kualitas runway, tingkat kekasaran runway bandara juga harus diaudit," ungkapnya.Banyaknya pesawat kasus yang tergelincir, ungkap Soedaryatmo, karena tingkat kekasarannya tidak memenuhi standar sehingga mudah tergelincir. "Emergency response bandara di Indonesia tidak mempunyai divisi urgent response. Sehingga kalau ada musibah tidak ada koordinasi dan tidak ada yang mengamankan asset," demikian Soedaryatmo. (mar/)