Hambalang Mangkrak, Kementerian Olahraga Lepas Tangan

Jakarta - Proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional di Bukit Hambalang dihentikan. Kelanjutan proyek senilai Rp 2,5 triliun itu pun belum jelas. Kementerian Olahraga beralasan saat ini kelanjutan proyek tersebut menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya hanya bisa menyampaikan bahwa persoalan Hambalang sekarang dalam proses penyelidikan KPK, makanya sebaiknya yang memiliki otoritas dalam hal ini adalah KPK, mohon bisa ditanyakan ke KPK,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Olahraga Alfitra Salam melalui pesan pendeknya kepada detikcom, Senin (10/2).

Kini sejumlah bangunan setengah jadi di Hambalang terlantar. Ironinya sejumlah bahan bangunan seperti besi, pralon, dan keran air raib dicuri orang tak bertanggungjawab. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Eko Purnomo mengatakan proyek Hambalang masih menjadi perhatian di parlemen.



Dalam rapat dengan kementerian di komisi yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga pariwisata, kesenian dan kebudayaan itu pemerintah sempat meminta Rp 106 miliar untuk anggaran 2014.

“Alasannya untuk penguatan fondasi (proyek Hambalang),” kata Eko kepada detikcom, kemarin. Namun, lanjutnya, anggaran itu ditolak oleh beberapa fraksi. ”Kami yang di DPR terutama fraksi PAN menolaknya, karena buat kami Hamabalang sudah menjadi kerugian Negara, jadi kalau dilanjutin lagi nanti makin bergulung permasalahan keuangannya,” lanjut Eko.

Eko menjelaskan alasan penolakan itu karena ia dan rekannya menilai proyek Hambalang banyak merugikan Negara. “Kita tolak karena menganggap Hambalang sudah bukan aset Negara tapi kerugian Negara,” kata Eko.

Politisi yang dikenal dengan nama Eko Patrio ini menambahkan, untuk sementara waktu proyek pembangunan Hambalang memang dihentikan. Hal ini demi menyikapi proses hukum terhadap kasus korupsi yang mewarnai pembangunan pusat pelatihan tersebut. “Biar permasalahan selesai dulu, dari panja DPR juga kan belum selesai permasalahannya,” ungkapnya.

Ia juga prihatin dengan hilangnya sebagian besi dan bahan bangunan dari proyek yang mangkrak tersebut. Menurut Eko, sudah seharusnya polisi turun tangan untuk menjaga aset tersebut. Jika terus dibiarkan, nasib Hambalang akan makin parah.

“Untuk yang sekarang mangkrak, ini tugasnya Negara dalam hal ini kepolisian untuk menjaga agar aset-aset Negara tidak semakin hilang. Ini kan sedang proses hukum, kalau dihilangkan lagi, waduh, itu bisa mengakibatkan semua aset tergulung masalah,” papar politisi dari Partai Amanat Nasional ini.

(ros/erd)