Survei IFES dan LSI: Dinasti Politik Dinilai Rawan KKN

Survei IFES dan LSI: Dinasti Politik Dinilai Rawan KKN

Indah Mutiara Kami - detikNews
Selasa, 11 Feb 2014 14:24 WIB
Survei IFES dan LSI: Dinasti Politik Dinilai Rawan KKN
Jakarta - International Foundation for Electoral System (IFES) bersama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencari pendapat masyarakat Indonesia terkait dinasti politik. Hasilnya, sebanyak 46% responden menganggap dinasti politik dapat berdampak negatif terhadap politik lokal.

"Sebanyak 46% responden menganggap dinasti politik hanya akan berdampak negatif. Mayoritas alasannya karena korupsi, tidak demokratis dan terkait KKN. Masyarakat juga khawatir apakah mereka akan lebih mementingkan kepentingan politik daripada rakyat," kata Research Director IFES Rakesh Sharma di Grand Ballroom Kempinski, Jl. MH Thamrin, Jakpus, Selasa (12/2/2014).

Meskipun begitu, masih ada responden yang menilai bahwa dinastik politik bisa membawa dampak positif. Dampak tersebut diantaranya agar mereka bisa lebih mudah mengatur masyarakat dan birokrasi serta karena tak ada peraturan yang melarang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 1.890 responden yang mewakili para pemilih di Indonesia yaitu usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Responden berasal dari semua provinsi di Indonesia dan jumlah responden ditetapkan secara proporsional berdasarkan provinsi. Survei dilaksanakan pada 17-30 Desember 2013 dengan margin of error 2,3% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei ini didanai oleh IRES sendiri.

Berikut pendapat responden tentang dinasti politik:

Berdampak positif terhadap politik lokal 9%
Berdampak negatif terhadap politik lokal 46%
Tidak berdampak sama sekali 7%
Tidak tahu/tidak jawab 38%

Alasan mengapa berdampak negatif:

Tidak demokratis 30%
Praktek KKN 26%
Lebih mementingkan keluarga daripada rakyat 13%
Buruknya jalan pemerintahan dan kepemimpinan 10%
Bisa berkelahi satu sama lain, keemburuan sosial 5%

Alasan berdampak positif:

Tidak apa apa selama punya kapasitas 16%
Lebih mudah mengatur masyarakat 10%
Tidak melanggar peraturan 7%

(van/van)


Berita Terkait