.webp)
"Kita sudah kerjain sendiri. Dengan swasta sudah kita stop, kita nggak mau nyambung," ucap Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2014).
Menurutnya, anggaran yang begitu melambung terhadap pengelolaan sampah semakin memancing kecurigaan.
Mantan Bupati Bangka Belitung ini mencontohkan biaya pengelolaan sampah di Solo yang hanya memerlukan Rp 8 miliar satu tahun.
"Kenapa bisa ngabisin Rp 800 miliar. Kita lebih lucu lagi bayar Bantar Gebang, itu tanahnya DKI kan seluas 100 hektar. Kita bayar dia hampir Rp 400 miliar per tahun. Kalau harga tanah Rp 200 ribu di Bekasi, kita beli 200 hektar lagi tanah. Tapi ini lucu tanahnya punya kita, tapi kita bayar dia (swasta) untuk kelola. Kalau nggak bayar apa nanti nggak dicegat lagi sama mereka," papar Ahok.
"Kita nggak tahu makanya kita mau tes saja. Kalau nanti tiba-tiba ada demo DKI nggak boleh buang sampah ke sana, pasti ini ada main oknum swasta. Kalau gitu namanya bayar preman dong lama-lama. Kita bisa selidiki," lanjut Ahok.
Politisi Gerindra ini juga menuturkan bahwa sejak awal konsep Pempov DKI, tepatnya pada 2003, adalah ingin mengelola sampah sendiri. Tapi kenyataannya sulit sebab truk sampah yang jumlahnya sekitar 600 unit sudah terlampau tua. Oleh karena itu, pihaknya menswastanisasikan pengelolaan truk sampah.
"Kalau dulu kenapa kita rugi kerja sendiri, mungkin ada sopir truk macam-macam tukar spare part, rawat sendiri. Tapi sekarang kan sudah ada LKPP. Dengan adanya LKPP kita tinggal servis lewat e-katalog saja dan lebih cepat. Nah itu yang mau kita lakukan," ujarnya.
Ketika ditanya pernyataan pengamat politik, Boni Hergens, yang meminta KPK untuk menangkap Kadishub Kebersihan, Ahok jutru mempersilakan KPK menyelidiki kasus ini.
"Bagus saja kalau orang KPK mau, periksa saja. Kita juga sudah setahun ngalah, minta orang berubah, kalau sudah lewat setahun orang masih sama, kita tangkapin saja, sudah kepalang tanggung kita di sini," tutup Ahok.
(aan/aan)
