"Kita melakukan analisa terlebih dahulu mengenai apa-apa yang membuat partai itu mengalami krisis. Pertama misalnya mengenai korupsi, kemudian mengenai ketokohan. Kita melihat yang merespons berlebihan adalah PD dan PKS, dengan demikian kedua partai itu kemungkinan akan terpuruk," kata Heri di Hotel Whiz Cikini, Jl. Cikini Raya No 6, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2014).
PolcoMM terlebih dahulu melakukan Content Analysis dan Discourse Analysis pada 15 media massa yakni 5 media cetak nasional, 5 media televisi swasta, dan 5 media online. Selanjutnya dilakukan survei terhadap 1.000 orang responden yang berasal dari 15 kota besar yakni Medan, Pekanbaru, Palembang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Denpasar, Makassar, Manado, dan Ambon pada 20 Januari 2014 sampai 3 Februari 2014.
"PD ketika krisis kita mencatat bahwa mereka melakukan counter isu yang membuat makin kisruh adalah ketika memberikan pernyataan yang tidak sama, elite yang lain menyatakan yang berbeda. Ketika menyangkut Cikeas kemudian dibela Ruhut. Pada akhirnya polemik yang berkepanjangan bukan penyelesaian krisis. Muncul PPI dari kubu Anas. Kemudian disambut ada rentetan yang lain misal dicopotnya Pasek dari Ketua Komisi III dan Saan dari jabatan fraksi. Ini yang membuat PD semakin goyang," imbuh Heri.
Menurut hasil survei, PD menduduki peringkat pertama sebagai partai yang mengalami krisis terbesar dengan 29,2%, kemudian disusul oleh PKS dengan 17,6%. Semantara itu yang terkecil adalah PBB dengan 0,1%.
"Akan tetapi yang muncul bukanlah partai dengan krisis terkecil yang memperoleh kepercayaan di masyarakat, tetapi partai yang merespons dengan penanganan krisis yang tepat. Ada dua partai yakni NasDem dan Hanura. Sementara PDIP dan Golkar ada di posisi tengah-tengah menurut analisis kami," tutur Heri, yang mengajar di beberapa universitas di Jakarta ini.
Berikut urutan parpol dengan krisis terbesar menurut survei PolcoMM:
Partai Demokrat dengan 29,2%
PKS dengan 17,6%
Golkar dengan 10,2%
PKB dengan 9,3%
PDIP dengan 7,6%
NasDem dengan 5,9%
Hanura dengan 1,4%
Gerindra dengan 1,2%
PAN dengan 1,1%
PKPI dengan 0,5%
PPP dengan 0,4%
PBB dengan 0,1%
(bpn/nrl)











































