NCC: Muktamar NU ke-31 Elitis dan Gagal dalam Banyak Hal

Solo - Nahdliyin Crisis Center (NCC) yang dimotori para kader muda NU menilai pelaksanaan Muktamar ke-31 NU gagal dalam banyak segi fundamental. Selain itu NCC juga menilai muktamar tersebut sangat elitis, politicking, serta tidak transparan dalam hal dana.Koordinator NCC Jazuli A Kasmani mengatakan, dari evaluasi yang dilakukan NCC, kekhawatiran bahwa berbagai persoalan yang seharusnya diselesaikan dalam muktamar akhirnya terbukti gagal dilakukan. Kegagalan itu, antara lain gagal menegaskan penyapihan NU dari politik praktis."Sehingga masih membuka kesempatan pengurus NU di berbagai tingkatan memasuki politik praktis, serta tidak adanya sanksi organisasi yang tegas dan jelas," kata Jazuli di Solo beberapa saat setelah penutupan muktamar, Kamis (2/11/2004)."Kontrak sosial Rais Aam dengan Ketua Tanfidziyah meskipun dapat dipahami sebagai upaya melengkapi AD/ART, namun sangat diragukan efektifitasnya terutama karena tidak memperoleh landasan konstitusionalnya dan hanya mendasarkan pada komitmen personal," lanjut menantu Mbah Liem, kiai kenamaan dari Klaten tersebut.NCC juga menilai muktamar gagal menegaskan perombakan sistem organisasi NU yang partisipatif dan akomodatif atas keragaman aspirasi dan kepentingan warga NU dan gagal menegaskan orientasi pelayanan kewargaan terutama bagi lemah. Selain itu juga gagal memperkuat akses dan kontrol syuriah atas tanfidziyah.Kenyataan lain yang disayangkan NCC adalah penyelenggaraan dan pelaksanaan muktamar yang dinilai elitis dan terkesan hanya melayani pengurus. Lokasi muktamar yang berada di luar pesantren juga dinilai telah meninggalkan tradisi NU yang berpotensi mempertebal potensi keterbelahan solidaritas NU dan warganya."Musyawarah para kiai dalam muktamar juga dinilai jauh dari kearifan. Musyawarah itu saat ini telah menjadi bagian dari proses politicking untuk memenangkan satu pihak serta justru memperkeruh proses pencarian solusi problem-problem organisasi. Selain itu kami juga melihat tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dana pelaksanaan muktamar," paparnya. (asy/)