Masih Digaji, Anggota DPR Seharusnya Tak Bolos Rapat

Jakarta - Para anggota dewan yang kerap bolos rapat dinilai tidak lagi mengutamakan mandat rakyat. Padahal mereka menerima penghasilan dari uang rakyat.

"Mereka lebih mengedepankan pemilu. Sementara gaji, tunjangan dan segala macam terus diberikan," kata Koordinator Bidang Politik ICW, Abdullah Dahlan saat berbincang, Rabu (5/2/2014) malam.

Menurut Abdullah publik dapat menggugat kinerja para anggota dewan yang bandel tersebut. Bahkan mereka perlu diberikan hukuman.

"Bagaimanapun peran fungsi BK harus ada. Publik wajib memberikan punishment," katanya.

BK harus meninjau pelanggaran kode etik dari ketidakhadiran para anggota dewan tersebut. Sebab negara mengalami kerugian besar jika mendanai politisi yang tidak memberikan kontribusi apapun.

"Yang penting untuk dilihat, anggota dewan sekarang rendah kinerjanya. Mereka tidak mengedepankan fungsi yang masih melekat," tutupnya.

Menjelang Pemilu 2014, rapat komisi-komisi di DPR semakin memprihatinkan. Contohnya rapat di Komisi I, IV, III, dan VIII pada Rabu (5/2) lalu hanya dihadiri oleh segelintir anggota DPR. Padahal pembahasan di komisi tersebut cukup penting.

(kff/fdn)