Atasi Soal Persenjataan TNI Perlu Pengembangan Teknologi

Jakarta - Komisi I DPR menilai persoalan persenjataan yang dihadapi TNI adalah embargo dan anggaran. Untuk mengatasi hal itu, perlu dipikirkan pengembangan teknologi persenjataan. Hal itu mengemuka dalam raker Komisi I DPR dengan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2004). Panglima TNI didampingi KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, KSAL Laksamana Bernart Ken Sondakh dan KSAU Marsekal Cheppy Hakim. Menurut anggota Komisi I FPG Slamet Effendi Yusuf, kondisi persenjataan TNI sangat mengkhawatirkan. Penyebabnya ada 2 masalah aktual, yakni embargo dan kurangnya anggaran. "Mari kita mengatasi masalah ini. Untuk embargo, misalnya kita bisa mencari negara lain sebagai alternatif atau mungkin lebih baik kita mengembangkan sendiri teknologi persenjataan kita," ujarnya. Masalah anggaran diakui Slamet merupakan masalah yang berat namun akan diperjuangkan. Komisi I menyatakan akan mendukung. Anggota Komisi I lainnya, Ade Nasution mengungkapkan tidak mudah untuk mencabut embargo. "Mehan (Juwono Sudarsono) pernah mengatakan tunggu saja Maret 2005. Tapi seandainya ini gagal lebih baik TNI banting stir supaya punya harga diri dan menjadi kuat," katanya. Sementara, EE Mangindaan mengatakan TNI sulit menjadi profesional apabila ada persoalan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. "Jadi saya mengusulkan agar dibentuk industri pertahanan nasional supaya tidak tergantung negara lain," usul anggota DPR Fraksi Partai Demokrat itu. (rif/)