"Kami berharap IT KPU harus transparan. Kami sangat berharap intelijen negara apapun tidak ikut terlibat dalam proses demokrasi. Jujur, 2009 yang bermain adalah intelijen," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam konsolidasi nasional KPU, di JCC, Jakpus, Selasa (4/2/2014).
Dalam pertemuan itu, hadir sekitar 3.300 ketua dan anggota KPU se-Indonesia, hadir juga Bawaslu, DKPP, MenkumHAM, perwakilan TNI dan Polri serta beberapa pejabat lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi PDIP Pemilu demokratis kalau KPU dan Bawaslu netral. Pada malam ini kami sampaikan KPU dan Bawaslu tak hanya netral, tapi tegas. Tentu didukung DKPP yang tegas juga," ucap anggota komisi intelijen dan pertahanan DPR itu.
PDIP juga berharap tidak ada politik uang dalam Pemilu 2014. Selain itu, PDIP berharap MK segera konsolidasi karena sengketa Pileg dan pilpres kuncinya ada pada MK.
"Ini melengkapi jumlah hakim harus 9, waktunya tinggal 3 sampai 4 bulan," tuturnya.
"Ada keputusan MK yang sangat membahayakan, seseorang boleh coblos lebih dari 1 kali. Ini tindakan tidak demokratis, kalau tak dicabut akan jadikan cederai pileg dan pilpres," papar Tjahjo.
Tjahjo juga secara tegas menitipkan kepada TNI dan Polri agar mengawasi perjalanan kotak suara dari TPS ke desa, desa ke kota sampai nasional.
"Kita semua adalah pemimpin demokrasi dan setiap pemimpin kelak dimintai pertanggungjawaban kepada rakyat, bangsa dan Indonesia serta nantinya Tuhan Yang Maha Esa," ucap Tjahjo.
(/ega)











































