Ahok Minta di Bantar Gebang Dipasangi CCTV untuk Awasi Truk Sampah

Jakarta - Berita seputar pengadaan truk sampah masih hangat. Terkini, usulan Pemprov DKI disebut-sebut belum sampai juga ke meja DPRD. Alasannya, pengelolaan truk sampah itu akan dipegang swasta.

"Kita lagi selidiki salah di mana. Apakah di Bappeda atau di Dinas (Kebersihan). Soalnya wakil kadisnya yang menyampaikan ke Bappeda. Makanya mau kita selidiki biar jelas dulu. Secara prinsip dewan sudah setuju. Tapi yang penting porsi swasta mesti dibagi jelas dulu," terang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Selasa (4/2/2014).

Ahok akan meminta nama-nama, nomor rekening dan nomor telepon supir truk sampah yang beroperasi di Ibu Kota. Hal ini dilakukan guna mengetahui berapa orang yang bekerja di lapangan.

Sebab, banyak truk yang sudah dikontrak tidak mengambil sampah sampai membusuk. "Makanya saya minta swasta yang kontrak dengan kita (Pemprov) berapa jumlah kendaraannya, tahun berapa, fotokopi BPKB dan fotokopi STNK-nya saya mau lihat. Kalau dia tidak punya, kontraknya bagaimana, seperti apa. Kalau dia sewa, berarti dia lebih gila lagi," lanjutnya.

"Dulu kita menyerahkan kepada swasta karena anggapannya tidak cukup, tapi di lapangan siapa yang sangka kalau swasta tidak mengambil di tempat itu terus warga teriak-teriak, yang datang juga mobil sampahnya kita. Nah ini kan tidak betul juga. Terus apa betul Bantar Gebang itu setiap hari masuk 6.500 ton?," kata Ahok.

Oleh karena itu, Pemprov rencananya akan memasang CCTV. Selain itu, Ahok mengharuskan di badan truk harus ada nomor unit tiga angka agar CCTV bisa membacanya.

"Nanti tinggal hitung unit ini melayani kelurahan mana. Kalau sampai dia tidak mau ambil sampah di kelurahan itu, kita tanya dia. Kita butuh 700 truk, yang baru tersedia 267 unit. Tinggal dibagi saja kelurahan mana yang sampahnya banyak," pungkas Ahok.

(mpr/mpr)