.webp)
Penandatanganan dilakukan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (4/2/2014). Hadir dalam kesempatan itu Kepala PPATK M Yusuf, 6 orang komisioner KPU termasuk ketua Husni Kamil Manik, dan Pimpinan Redaksi detikcom Arifin Asydhad.
Kepala PPATK M Yusuf mengatakan, MoU ini penting dalam mempermudah tugas pencegahan dan pengawasan terkait tindak pidana pencucian uang dalam Pemilu 2014.
"Misal ada informasi dari masyarakat ada calon pemimpin tertentu ikut pilkada dia disinyalir kampanye begitu massif, kalau tak ada kerjasama mungkin kami perlu waktu lama kemana transaksinya, siapa saja, dan sebagainya," ujar Kepala PPATK M Yusuf.
"Bagi PPATK sangat penting punya nomor rekening tuan X (calon pemimpin). Kalau tidak ada maka semua bank kami surati," imbuhnya.
Pimpinan redaksi detikcom Arifin Asydhad mengatakan, MoU dengan KPU ini bermula dari 4 keprihatinannya dalam mencermati dinamika politik dan Pemilu 2014.
"Pertama, partisipasi masyarakat yang semakin hari semakin turun. Kedua semakin banyaknya orang yang tidak kompeten menjadi caleg," ucap Arifin.
Keprihatinan ketiga, kalaupun ada orang kompeten menjadi caleg dia berpotensi menjadi koruptor, serta keempat hasil survei yang dilakukannya menunjukkan masyarakat sangat jenuh dengan berita-berita politik.
"Dari keempat keprihatinan ini saya coba untuk memberikan semacam cara bagaimana kita bisa menanggulangi 4 keprihatinan itu," ucapnya.
Salah satu yang akan dilakukan detikcom adalah dengan melaunching situs khusus pemilu, dimana di dalamnya ada data-data KPU, kanal tanya jawab antar masyarakat dengan komisioner KPU, dan kanal lainnya.
Sementara, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan terkait MoU dengan PPATK, hal itu adalah pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Pemilu. "Kita ingin dalam Pemilu dana yang digunakan adalah dana yang sah berdasarkan aturan perundangan, bukan dana-dana yang dilarang oleh Undang-undang misal UU 8 Tahun 2012," ucap Husni.
Lalu terkait kerjasama dengan detikcom, Husni mengatakan pihaknya berharap bisa lebih banyak sharing informasi KPU dengan media, terutama informasi Pemilu 2014.
"Karena kami sadari sebelum MoU, media ini sudah begitu aktif melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat kita," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, KPU juga mengadakan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan perwakilan media lain adalah Net TV.
(bal/rmd)
