.webp)
"Kami akan tindaklanjuti rekomendasi Bawaslu setelah terlebih dahulu memanggil Pak Halius Hosen," kata Hasto Kristiyanto kepada detikcom, Selasa (4/2/2014).
Menurut Hasto, hal itu diperlukan untuk memastikan yang terakhir kalinya bahwa Halius memang tidak bersedia mengundurkan diri.
"Tradisi PDI Perjuangan adalah taat pada ketentuan hukum dan perundang-undangan," ujarnya.
"Pada masa order baru, ketika lembaga penegak hukum dan pengadilan menjadi bagian instrumen kekuasaan pun, kami tetap memilih jalur hukum, apalagi setelah reformasi," imbuhnya.
Sebelumnya, KPU atas rekomendasi Bawaslu mencoret Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen sebagai caleg DPR RI karena tidak penuhi syarat pencalegan.
"Ketua Komisi Kejaksaan direkomendasikan untuk diproses karena analisis Bawaslu menyimpulkan tidak memenuhi syarat, sehingga kami harus mencoret dari daftar calon tetap dan juga surat suara," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumat di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Senin (2/2) kemarin.
Menurut Hadar, saat mendaftarkan diri sebagai caleg ke KPU melalui PDI Perjuangan, Halius tidak menginformasikan dengan lengkap soal statusnya sebagai ketua Komisi Kejaksaan.
"Belakangan baru dapat informasi dan ada yang melaporkan ke Bawaslu bahwa yang bersangkutan itu ketua Komisi Kejaksaan," imbuh Hadar.
Halius Hosen selaku Ketua Komisi Kejaksaan diketahui menjadi caleg DPR RI dari PDIP di Dapil Sumatera Barat I.
(bal/van)
