KPU Coret Halius Hosen dari Daftar Caleg PDIP, Ini Alasannya

Jakarta - Bawaslu merekomendasikan agar KPU mencoret Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen sebagai caleg DPR RI karena tidak penuhi syarat pencalegan. KPU melaksanakan rekomendasi itu dan memastikan Halius bukan lagi caleg.

"Ketua komisi kejaksaan direkomendasikan untuk diproses karena analisis Bawaslu menyimpulkan tidak memenuhi syarat, sehingga kami harus mencoret dari daftar calon tetap dan juga surat suara," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumat di kantornya Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Senin (2/2/2014).

Menurut Hadar, saat mendaftarkan diri sebagai caleg ke KPU melalui PDI Perjuangan, Halius tidak menginformasikan dengan lengkap soal statusnya sebagai ketua Komisi Kejaksaan.

"Jadi yang bersangkutan itu menyatakan di formulir-formulirnya itu bahwa dia pensiunan PNS. Kalau dia pensiunan PNS berarti dia tidak perlu mengundurkan diri dari mana-mana," ujarnya.

"Belakangan baru dapat informasi dan ada yang melaporkan ke Bawaslu bahwa yang bersangkutan itu ketua Komisi Kejaksaan," imbuh Hadar.

Ketua Komisi Kejaksaan lanjut Hadar, adalah lembaga atau badan yang anggarannya dibiayai negara, sehingga orang yang ada di posisi itu harus mengundurkan diri dari jabatannya jika mencalegkan diri.

"Dia harus memberikan surat pemberhentian atau surat keterangan bahwa surat pemberhentian itu sedang diproses. Tapi surat itu tidak pernah sampai ke kami," ucapnya

Akhirnya ada yang melaporkan ke Bawaslu sehingga diproses dan direkomendasikan pemberhentian. "Bawaslu menyimpulkan bahwa pihaknya (Halius-red) tidak memenuhi syarat. Dan bawaslu merekomendasikan untuk kami memprosesnya," imbuh Hadar.

Halius Hosen sebagai Ketua Komisi Kejaksaan diketahui menjadi caleg DPR RI dari PDIP di Dapil Sumatera Barat I. Padahal Ketua Komisi Kejaksaan tidak boleh menjadi caleg.

(bal/van)