NasDem: Dana Pengamanan Pemilu Lebih Penting dari Dana Saksi Rp 700 M

Jakarta -

Pemerintah diminta untuk segera merealisasikan pencairan dana pengamanan Pemilu 2014. Anggaran tersebut dinilai lebih penting ketimbang dana saksi parpol Rp 700 miliar, yang saat ini masih menjadi polemik.

"Harus segera direalisasikan karena pengamanan itu bukan hanya di hari H saja. Pengamanan sudah mulai dilakukan sejak masa kampanye yang tinggal menghitung hari," ujar Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan, dalam siaran persnya, Senin (3/2/2014).

Hingga saat ini, menurut Ferry, pemerintah baru menggelontorkan anggaran pengamanan Pemilu sebesar Rp 1 triliun, yang berasal dari anggaran BA 999 yang dimasukkan menjadi DIPA Polri Anggaran 060 Polri. Anggaran tersebut dinilai masih kurang karena Polri membutuhkan minimal Rp 1,6 triliun.

Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman mengaku siap memangkas anggaran Polri untuk menutup kekurangan pengamanan. Jika tak kunjung cair kekurangan dana sebesar Rp 600 miliar tersebut, pihaknya akan memangkas sejumlah program yang dinilai tidak terlalu mendesak.

Awalnya Polri mengajukan anggaran Rp. 3,59 triliun untuk pengamanan seluruh tahapan Pemilu, namun pemerintah baru menyetujui anggaran pengaman untuk pemilu legislatif sebesar Rp. 1,6 triliun, yang baru dicairkan Rp 1 triliun.

Ferry menegaskan, jangan sampai anggaran yang sudah jelas peruntukannya tersebut justru dialihkan untuk meloloskan dana saksi parpol. Menurut Ferry, pemerintah tak punya kewajiban membiayai saksi parpol di Pemilu 2014.

"Yang kita khawatirkan dana pengamanan itu dialihkan untuk dana saksi. Hal itu bisa saja terjadi. Jangan sampai dana yang sudah jelas peruntukannya tersendat untuk meloloskan dana saksi parpol. Mudah-mudahan saja tidak terjadi pengalihan pos," ungkapnya.

(/)