.webp)
"Kami akan melakukan pemantauan dengan fokus kepada vulnerable group atau kelompok paling rentan pelanggaran terkait aspek partisipasi memilih maupun hak untuk dipilih," kata wakil ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat dalam rapat di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Senin (3/2/2014).
Hadir dalam pertemuan itu 5 orang komisioner Komnas HAM lainnya. Sementara DKPP hadir ketua Jimly Asshiddiqie, Nelson, dan Ida Budhiati.
Imdadun mengatakan setidaknya ada 6 kelompok yang rentan tak mendapat hak pilih dalam Pemilu. Pertama adalah orang-orang dalam tahanan atau penjara.
"Kemudian eks tapol baik kelompok ekstrim kiri maupun ekstrim kanan yang kemungkinan besar akan terjadi target diskriminasi. Lalu kelompok-kelompok minoritas dalam agama, masyarakat pengungsian dan masyarakat berkebutuhan khusus," paparnya.
Lainnya adalah kelompok masyarakat yang hidup di tanah sengketa. "Di Sumatera banyak yang tidak bisa dapat hak-hak politiknya," ujarnya.
"Pertemuan ini untuk dapat masukan DKPP dan bisa melakukan kerjasama saling memperkuat," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan pemantuan oleh Komnas HAM penting. Bahkan mungkin baru pada Pemilu 2014 isu human right menjadi sorotan dalam Pemilu.
"Jarang orang melihat pemilu dari isu human right, dua isu yang sekarang yang ramai adalah korupsi dan urusan pemilu. Kalau zaman orde baru isu human right ini yang menonjol dibanding Pemilunya sendiri," ucapnya.
Hingga pukul 11.19 WIB pertemuan masih berlangsung dan membicarakan langkah-langkah pemantauan komnas HAM HAM serta kerjasamanya dengan DKPP
(bal/van)
