Petinggi PKS Bicara Isu Poligami dalam Pemilu 2014

Jakarta - Beragam isu bisa bermunculan dalam Pemilu mendatang, yang di antaranya digunakan untuk mendiskreditkan parpol tertentu. Di PKS, salah satu yang sensitif adalah isu poligami. Namun PKS tak khawatir dengan isu itu.

"Saya pikir memang ada resistensi dari kelompok perempuan, poligami mungkin tidak dipilih. Itu masalah pribadi dan tidak perlu dimunculkan dalam publik. Nggak fair," kata anggota majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jaksel, Sabtu (1/2/2014).

Menurutnya Salim, meskipun ada beberapa kader atau petinggi PKS yang berpoligami, hanya beberapa saja. Hal itu juga merupakan ranah pribadi.

"Apakah itu harus dimunculkan sehingga ada upaya-upaya untuk mengurangi suara PKS? Saya pikir program lah yang kita munculkan. Kita adu program. Apa yang membuat rakyat memilih partai ini," ujarnya.

"Yang berpoligami di negeri ini kan privasi, (misal) antara dia dengan keluarganya tidak punya anak, kan bisa saja. Poligami pasti ada sebab di mana (istri) yang pertama pun tidak dizalimi," imbuhnya.

Salim menilai masyarakat sudah cerdas menentukan pilihan terhadap caleg dan parpol. PKS menurutnya, sudah bisa dinilai dengan kinerja dan hasilnya yang baik selama ini.

"Mungkin partai yang menggoreng (isu poligami) itu juga banyak yang poligami," ucap Menteri Sosial itu.

"Kalau kita sudah masuk ranah politik, kita harus siap semuanya. Masyarakat akan melihat track record PKS di legislatif. Akan dibaca selama 5 tahun kerjanya apa," lanjut Salim.

Sementara anggota majelis syuro PKS lainnya Tifatul Sembiring, dalam kesempatan yang sama menilai isu poligami tak menguntungkan bagi partai yang pernah dipimpinnya itu.

"Nggak bagus, itu isu nggak bagus untuk kampanye. Itu nggak bagus untuk diisukan, jelek. Ntar pemilih perempuan kabur semua," ucap Tifatul Sembiring.

"Tentunya akan dikeluarkan isu-isu yang standar bukan isu yang melenceng dengan perjuangan PKS. Bahwa PKS ini partai Islam, kemudian prinsipnya keadilan, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Intinya itu. Bukan yang lain-lain," imbuh Menkominfo itu.

(/ndr)