Sehari Jelang Sosialisasi, DPRD DKI Minta UMP Dikaji Ulang

Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengkaji ulang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp 711.843. Ironisnya usulan itu disampaikan sehari menjelang soasialisasi UMP yang akan dilakasanakan Kamis (2/12/2004) besok di Balaikota DKI Jakarta. Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, di Gedung DPRD, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (1/12/2004).Rapat yang dipimpin Ketua Komisi E Dani Anwar, dihadiri Asisten Kesejahteraan Masyarakat Pemprov DKI Jakarta, Rohana Manggala dan anggota DPD DKI Jakarta Budi Karya. Alasan DPRD DKI meminta pengkajian ulang UMP sebab maraknya penolakan sejumlah serikat pekerja akhir-akhir ini. Selain itu juga agar besar UMP mendekati kebutuhan hidup minimum (KHM) yang mencapai 759.243. Komisi E sendiri mengusulkan agar UMP sebesar Rp 730 ribu perbulan. Komisi E DPRD kemudian akan menyurati pimpinan dewan untuk membahas masalah tersebut dengan Gubernur. "Ini merupakan usulan Komisi E kepada pimpinan Dewan. Mungkin pimpinan dewan punya pertimbangan lain," kata Dani. Sementara Asisten Kesejahteraan Masyarakat Rohanna Manggala menyatakan, belum bisa memastikan akan menyetujui atau tidak usulan dewan tersebut. Alasannya keputusan UMP merupakan wewenang Gubernur. Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ali Zubeir menyatakan, penetapan UMP tidak mungkin berubah lagi. Menurutnya, jika berubah akan berdampak kurang baik pada sejumlah provinsi lain. "Pada aturan yang ada penetapan UMP disiapkan 2 bulan sebelum memasuki awal tahun. Kalau ada perubahan lagi tindakan gubernur akan menyalahi aturan," kata Ali. Berdasar data Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Data Kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2001 sebesar Rp 426.259, tahun 2002, Rp 591.266, tahun 2003, Rp 631.554 dan tahun 2004 Rp 671.550. (iy/)