Bawaslu: Mitra Pengawas Pemilu Mahasiswa IPK 3,0 dan Dibayar Rp 100 Ribu

Jakarta - Bawaslu mengadakan rapat dengan Komisi II DPR soal mitra Pengawas Pelaksanaan Pemilu (PPL). Bawaslu menyatakan syarat menjadi mitra PPL adalah mahasiswa.

"Minimum semester V, IPK 3,00," kata Ketua Bawaslu Muhammad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Muhammad menyatakan mitra pengawas memang harus dipilih dari orang yang kapabel. Mahasiswa adalah jawabannya. Tugas mereka adalah mengawal kotak suara hingga tingkat kecamatan.

"Mitra PPL honornya Rp 100 ribu, tapi ada anggaran operasional, Bimtek (Bimbingan Teknis), dan seterusnya," kata Muhammad.

Mitra pengawas juga mendapat kaos dan topi khusus untuk membedakan dengan petugas lainnya. Ada tiga orang mitra PPL di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Proses rekruitmen sudah dimulai, di setiap Provinsi dan berjenjang. Pelatihannya sudah mulai juga. Kita harap akhir Februari selesai semua," kata Muhammad.

Kemudian, jika tidak ada mahasiswa, maka anggota Ormas akan direkrut. Asalkan semua pihak mitra PPL tersebut tak berafiliasi dengan Parpol.

"Mahasiswa harus bukan berasal dari yang disuspect punya hubungan parpol ya. Ormas ya yang bukan Ormas partai. Ini harus dirumuskan secara spesifik dan terukur. Kemudian ada kewajiban, larangan, dan sanksi," kata Ketua Komisi II Agun Gunandjar.

Bawaslu mengaku telah berkoordinasi dengan Menkopolhukam. Koordinasi itu menginstruksikan agar anggaran mitra PPL dan Linmas pengawas Pemilu segera ditindaklanjuti. Perpres-pun disiapkan dan Mendagri menjadi pemimpin koordinasinya.

"Kalau pembahasan mengenai anggaran saksi parpol itu akan dibahas pada rapat selanjutnya. Di rapat di Menkopolhukam," kata Muhammad.

(dnu/van)