Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat Sepakat NKRI Harga Mati

Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Aturury menegaskan bahwa tanah Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konflik-konflik terjadi, termasuk upaya pemisahan diri dari Indonesia merupakan ulah segilitir kelompok di Papua.

"Kalau Papua Barat itu sangat kondusif. Tapi sepakat Papua sangat komunal. Kalau ada keinginan Papua Barat merdeka itu tidak ada. Merdeka itu satu kali untuk selamanya," tegas Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Aturury.

Hal itu dikatakan dalam jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/1/2014).

Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan dirinya telah melakukan rekonsiliasi di daerah-daerah yang rawan konflik. Dirinya juga telah berkordinasi dengan pangdam dan kapolda Papua untuk meningkatkan keamanan di wilayahnya.

"Sekarang yang terjadi ini, sekelompok orang bersenjata yang menurut saya sebenarnya kriminal. Karena kelompok ini dengan berbagai tuntutan kebutuhan memegang senjata, dengan demikian saya anggap kriminal, bukan berjuang minta merdeka," paparnya.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menambahkan pemerintah pusat dan daerah terus melakukan upaya persuasif kepada kelompok-kelompok bersenjata. Mereka dinilai melakukan tindak kriminal sehingga perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas.

"Tidak ada lagi operasi militer, tidak ada lagi pengejaran-pengejaran militer, yang dilakukan tadi seperti apa kata gubernur, adalah penegakan hukum dalam rangka menindak tindakan kriminal. Jadi upaya persuasif harus sabar dan harus dikelola dengan baik untuk keluar dari tindakan kekerasan sangat penting," tegasnya.

(mpr/rvk)