PDIP Pertanyakan Proses Rekrutmen Saksi dan Relawan Bawaslu

Jakarta - PDIP secara tegas menolak dana saksi dari partai sebesar Rp 54,5 milyar dibiayai oleh negara. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban dana tersebut nantinya.

"Pertanggungjawabannya bagaimana? Yang menyerahkan dana ke saksi siapa? Persepsi dibawah pasti pemerintah yang membiayai saksi, bisa disamakan dengan bantuan tunai dari pemerintah seperti dana BOS, dana balsem, dll," tutur Tjahjo kepada detikcom Senin (27/1/2014).

Tjahjo pun mempertanyakan soal relawan yang direkrut Bawaslu sebagai Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebesar Rp 800 milyar. Dia khawatir pembentukan relawan ini justru dapat mengganggu proses demokrasi.

"Harus diklarifikasi relawan rekrutmennya dari mana? Siapa? Kalau mahasiswa misalnya, tidak masalah. Tapi kalau oknum PNS atau oknum aparat, misalnya, akan mempengaruhi demokrasi di tingkat TPS," kata Tjahjo.

"Jangan sampai faktor X jadi penyebab demokratisasi terhalang dalam pileg dan pilpres," lanjut dia.

(bag/)